- ANTARA/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Revisi terbatas Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) segera dibahas bahkan rencananya akan digodok DPR pada masa reses menjelang akhir tahun. Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai, ada beberapa catatan yang perlu diingat terkait pembahasan revisi UU itu.
"Pertama bagaimana meyakinkan dan memastikan bahwa penambahan kursi pimpinan DPR berbasis kinerja bukan hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan semata," kata Pangi kepada VIVA.co.id, Jumat 16 Desember 2016.
Menurut Pangi, sangat wajar bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta jabatan pimpinan DPR dalam posisinya sebagai partai pemenang Pemilu. Namun kata dia, DPR perlu diingatkan bahwa citra DPR bisa semakin buruk jika penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR melalui revisi UU hanya untuk berbagi kekuasaan.
"Lalu bagaimana memastikan dan menjamin revisi bisa dilakukan cepat dan terbatas, artinya tak merembes ke pasal lain," ujar Pangi.
Dia melanjutkan, ada pertanyaan lain yang bakal muncul jika pimpinan ditambah dan jumlahnya menjadi genap. Penambahan pimpinan menurut pengamat tersebut akan bisa memperlambat pengambilan keputusan di lembaga DPR. Padaa saat ini ada lima kursi pimpinan DPR. Dengan revisi rencananya akan ditambah satu kursi untuk Fraksi PDIP.
"Penambahan kursi menjadi genap, sulit dan memperlama rangkaian mengambil keputusan dan tak ada yang menang. Lazimnya pimpinan itu jumlahnya ganjil sehingga memudahkan mengambil keputusan," katanya.
Sebelumnya, Rapat Paripuna DPR pada Kamis kemarin menyepakati Prolegnas Perubahan 2016 dan Prolegnas 2015-2019. Dalam Prolegnas Perubahan 2016, dimasukkan revisi terbatas UU MD3 terkait pimpinan DPR.
Datangi DPP PDIP, Pentolan Barisan Celeng Siap Jelaskan Dukung Ganjar
Albertus Sumbogo penuhi panggilan DPP PDIP ke Jakarta terkait manuvernya mendukung Ganjar sebagai capres.
