VIVA.co.id – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma menyatakan, peran DPR RI sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah masih jauh dari harapan. Salah satu pengawasan yang harus dilakukan oleh DPR RI adalah pengawasan pelaksanaan anggaran APBN di tingkat kementerian atau lembaga.
Salah satu indikasi tidak berjalannya fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan anggaran di kementerian dan lembaga adalah, sepanjang tahun 2016, alat kelengkapan dewan telah membentuk 46 Panitia Kerja (Panja) pengawasan kementerian atau lembaga. Namun sayangnya, dari 46 Panja yang dibentuk, baru 11 Panja yang telah menyampaikan laporannya.
Padahal, lanjut Made, lemahnya pengawasan anggaran yang dilakukan terhadap kementerian dan lembaga itu, telah berdampak pada potensi kerugian negara yang cukup besar.
"Berdasarkan laporan BPK, BPK memiliki 26 temuan berunsur tindak pidana dengan total Rp2,383 triliun yang belum ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga. Sebanyak 26 temuan ini harusnya dikejar oleh komisi-komisi DPR kepada instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Tetapi DPR tidak melakukan itu," ujar Made di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 22 Desember 2016.
Potret itu, tambah Made, telah membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI terhadap pemerintah sepanjang tahun ini masih tidak berjalan optimal alias “mandul”.
"Jika pengawasan DPR terhadap pengelola keuangan negara efektif, maka seharusnya dapat meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Namun kenyataannya masih ada lima kementerian atau lembaga yang stabil jelek mendapatkan opini WDP dari tahun ke tahun," kata Made.
Barikade 98 Tegaskan Dukungan ke Erick Thohir, Ini Alasannya
Barikade 98 siap kawal pemerintahan periode kedua Jokowi dengan monitor kinerja menteri pembantu presiden.
