- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi I Fraksi Golkar, Meutya Hafid, merespons penghentian kerja sama militer Indonesia dengan Australia terkait dugaan adanya penghinaan Pancasila. Dia menilai informasi terkait persoalan tersebut masih simpang siur.
"Saya belum dapat informasi resmi kecuali dari media massa. Saya sebagai pimpinan Komisi I belum dapat informasi, baik dari pihak TNI maupun dari Kementerian Luar Negeri," kata Meutya saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu, 4 Januari 2017.
Menurutnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo perlu menjelaskan persoalan ini. Karena ini menyangkut sensitivitas hubungan kedua negara. Jika alasannya tepat, ia tegaskan, DPR akan mendukung.
"Setiap penghentian kerja sama pasti membawa dampak besar dan ketidaknyamanan bagi kedua negara. Karenanya saya tekankan, alasannya harus tepat. Sayangnya, kami belum menerima penjelasan yang jelas mengenai ini. Mudah-mudahan akan ada penjelasan dari Panglima dalam waktu dekat. Jika alasannya tersebut tepat saya rasa kita dukung," kata Meutya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menghentikan sementara semua kerja sama militer dengan Australia. Hal ini terjadi setelah personel Kopassus menemukan "suatu tampilan" yang dianggap menghina Indonesia yang terpampang di sebuah Akademi Pasukan Khusus (SAS) Australia di Perth tempat mereka berlatih bersama dengan pasukan komado setempat Desember 2016. (ase)
Roadmap Repatriasi Hak Militer Sumber Daya Pertahanan Negara
Roadmap repatriasi hak militer Sumber daya pertahanan negara.
