VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menyesalkan insiden pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka di Konsulat Jenderal RI, Melbourne, Australia, pada Jumat lalu. Fadli meminta pemerintah mewaspadai skenario politik di balik kejadian tersebut.
"Insiden ini, saya kira harus dicermati, waspadai. Karena ini, mungkin bagian dari satu skenario yang mau mengambil satu kesempatan di saat kita mengalami berbagai masalah," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 9 Januari 2017.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, insiden pengibaran bendera OPM sebagai sebuah upaya untuk disintegrasi dan memecah belah bangsa. Hal tersebut, akan dilakukan dengan menggunakan banyak cara.
"Jadi, pemerintah harus betul-betul fokus dalam menangani persoalan Papua ini," katanya.
Fadli mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menetapkan Papua sebagai wilayah otonomi khusus. Namun, menurutnya, status tersebut tampaknya belum terlalu berpengaruh terhadap upaya OPM untuk melakukan upaya disintegritas.
"Nah, ini mungkin pemerintah harus fokus dan enggak anggap enteng masalah ini. Sehingga, enggak ada penyesalan di belakang. Insiden seperti pengibaran bendera dan sebagainya itu harus dilihat sumber masalah utamanya. Itu yang harus diselesaikan," katanya.
Australia ingin Papua Merdeka
Sementara itu, kolega Fadli di DPR, Fahri Hamzah, menilai Indonesia harus memahami sikap Negeri Kanguru itu terkait Papua. Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan survei resmi di Australia, 85 persen mengatakan rakyat Australia itu ingin agar Papua merdeka.
"Itu survei resmi mereka. Jadi, kita harus tahu posisi Australia dalam hal ini," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 9 Januari 2016.
Karena itu, sebagai isu politik nasional, pemerintah Australia akan pro pada pandangan mayoritas itu. Dengan demikian, pemerintah Indonesia diminta hati-hati dalam berhubungan dengan negara tetangga itu.
"Kita pandai-pandai aja bersikap ke Australia. Karena itu, saya setuju sikap keras dari panglima TNI, supaya Australia juga mulai meletakan diri sejajar sebagai bangsa berdaulat," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Fahri menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri Australia. Meskipun, Australia juga punya catatan pelanggaran HAM kepada suku Aborigin.
"Tapi itu urusan mereka (Australia) lah. Karena itu, Australia harus juga punya sikap yang baik terhadap kita," kata Fahri.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta, otoritas Australia segera menuntaskan investigasi dan memproses hukum pelaku kriminal yang menerobos Konsulat Jenderal RI di Melbourne. Penerobosan di Gedung Konsulat Jenderal RI di Melbourne, merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi. (asp)
