- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, membeberkan bahaya “ideologi tertutup,” yang biasanya dimanfaatkan oleh para kelompok radikal. Dia mengatakan bahwa ideologi tertutup memang cenderung bersifat dogmatis.
"Ideologi tertutup tersebut hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang dipaksakan diterima oleh seluruh masyarakat. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri, tidak ada dialog, apalagi demokrasi," kata Megawati dalam pidato politiknya dalam perayaan HUT PDI Perjuangan ke-44 di JCC Jakarta, Selasa 10 Januari 2017.
Menurut Mega, yang dilakukan kelompok ideologi tertutup hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Ideologi tertutup menolak adanya pemikiran kritis.
"Bagi mereka, teror dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan. Mereka menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak dengan memaksakan kehendaknya. Oleh karenanya pemahaman terhadap agama dan keyakinan sebagai bentuk kesosialan pun dihancurkan bahkan dimusnahkan," ujarnya.
Selain itu kata Mega, demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolelir karena kepatuhan total adalah tujuan. Ideologi tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila.
"Mereka benar-benar anti kebinekaaan. Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini," kata dia.
Ketua Umum PDIP karena itu mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai pendeteksi sekaligus tameng proteksi terhadap tendensi hidupnya ideologi tertutup yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
"Pancasila bukan suatu ideologi yang dipaksakan oleh Bung Karno atau pendiri bangsa lainnya. Pancasila lahir dari nilai-nilai, norma, tradisi dan cita-cita bangsa Indonesia sejak masa lalu bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Pancasila dengan sendirinya adalah warisan budaya bangsa Indonesia," ujar dia.
(ren)
Datangi DPP PDIP, Pentolan Barisan Celeng Siap Jelaskan Dukung Ganjar
Albertus Sumbogo penuhi panggilan DPP PDIP ke Jakarta terkait manuvernya mendukung Ganjar sebagai capres.
