- Puspen TNI.
VIVA.co.id - Anggota Komisi IV DPR, Ono Surono mengakui peran TNI dalam bidang pertanian. Selama ini, data dan masalah pertanian bisa ia dapatkan dengan mudah ke Komandan Distrik Militer (Dandim), Komandan Rayon Militer (Danramil), atau Bintara Pembina Desa (Babinsa.)
"Data-data mereka sangat lengkap," kata Ono saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 26 Januari 2017.
Ono menuturkan, bahwa setiap kali reses atau kunjungan komisi pun selalu dengan mudah menghadirkan TNI. Sehingga, bila ia mendapatkan pengaduan masalah dari petani, Dandim dan Danramil dahulu yang ia hubungi daripada Dinas Pertanian.
"Peran TNI ini sangat baik di saat Indonesia belum mempunyai sistem. Tetapi apabila sistem itu telah terbangun maka peran TNI pun harus menyesuaikan dengan Tupoksinya," katanya.
Namun demikian, lanjut dia, sejauh ini TNI belum memberikan data-data terkait pertanian secara lengkap kepada Komisi IV DPR. Oleh karena itu, Panja Pengawasan yang telah dibentuk oleh lembaganya akan mengundang TNI dalam rapat nanti.
"Kami banyak mendapat masukan pada saat reses, adanya pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan Poktan atau Poktan dengan petani anggotanya," ujarnya.
Terkait rencana pembentukan Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T), Ono tidak mempersoalkan. Alasannya, dia menilai TNI telah berhasil mengawal program-program Kementan khususnya swasembada padi. "Terbukti dengan Indonesia yang tidak impor beras lagi di tahun 2016," ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, bahwa Babinsa yang tersebar di seluruh pelosok negeri sudah menjadi mitra petani, sebagai pendamping petani yang dianggarkan khusus oleh Kementan. Sehingga dia berharap mereka juga bisa difungsikan lebih maksimal dengan membentuk SP3T sebagai mata dan telinga Kementan atau pemerintah pusat untuk mengurai berbagai masalah yang ada di petani.
"Kita masih banyak menemukan program-program pertanian dari pemerintah pusat atau Kementan salah sasaran, tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh petani. Sehingga peran-peran TNI juga bisa memaksimalkan penyaluran bantuan yang sesuai dengan kebutuhan petani."
Sekedar diketahui, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berencana membentuk SP3T. Langkah itu dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan. Gatot menyatakan, bahwa SP3T merupakan solusi untuk petani. Salah satu alasannya karena mereka sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah.
Oleh karena itu, pembentukan badan tersebut akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi. Misalnya mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan. Sehingga, dengan adanya SP3T ini petani tidak lagi membeli bibit padi dari tengkulak. (mus)
