- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, bahwa pihaknya tak sepakat dengan usulan Fraksi Demokrat yang ingin mengusulkan hak angket guna menyelidiki dugaan penyadapan pembicaraan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin.
"Kami kurang setuju. Pertimbangan kami adalah kondisi politik Tanah Air. Sudah panas jangan diperpanas," ujar Dadang melalui pesan singkat, Jumat 3 Februari 2017.
Ia menilai, sebaiknya masalah penyadapan Ketua Umum Partai Demokrat dengan Rais Aam Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) itu dituntaskan lewat jalur hukum.
"Jadi biarlah itu masuk ranah hukum saja. Kalau sudah masuk ke wilayah politik akan melebar ke mana-mana. Masalah tidak akan selesai, malah melebar. Jadi elit politik harus menahan diri," kata anggota komisi X DPR itu.
Menurut dia, dengan digulirkannya hak angket justru akan membuat kegaduhan baru. Khawatirnya akan justru melebar di luar substansi pernyataan SBY.
"Ini akan membuat keriuhan baru. Nanti malah melebar. Jadi kalau di prosedur penyadapan ada kesalahan. Kan ada proses hukumnya. Kita serahkan saja pada aparat penegak hukum. DPR tinggal mengawasi saja," ujarnya menegaskan. (mus)
KPK Minim OTT, Alex Marwata: Banyak Pejabat Negara Sudah Tahu HP Disadap
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan alasan mengapa lembaganya jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini.
