- VIVA.co.id/Reza Fajri
VIVA.co.id – Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah partai baru, Rabu 8 Februari 2017. Salah satunya yakni Partai Solidaritas Indonesia yang menyampaikan masukan mengenai sejumlah isu di RUU Pemilu.
Ketua Umum PSI Grace Natalie mendorong Presidential Treshold atau ambang batas Presiden sebesar 0 persen. Hal itu katanya sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 di Undang-Undang Dasar 1945, di mana calon presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol.
"Artinya kalau sudah disahkan jadi partai peserta pemilu, sudah lolos verifikasi, sudah sama di mata hukum," kata Grace di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Selain itu, Grace juga menilai tidak relevan jika Pemilu Presiden 2019 harus berpijak pada hasil Pemilu Legislatif 2014. Hasil Pemilu-Pemilu sebelumnya disebut bisa kadaluwarsa, jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi saat ini.
"Kemudian kalau tidak ada presidential treshold, calon akan banyak, akan beragam. Berdasarkan kajian yang ada, partisipasi masyarakat justru akan menambah," terang Grace.
Sementara mengenai parliamentary treshold, Grace mengatakan partainya sepakat dengan angka berapa saja, termasuk jika dinaikan. Namun dia juga mempertanyakan apa tujuan dari dinaikannya angka itu.
"Kita oke aja mau berapa pun PT-nya, 3,5 persen oke, 5 persen oke, 7 persen oke. Tapi tujuannya apa? Dari berbagai kajian, kalau itu untuk menyederhanakan sistem kepartaian itu tidak efektif kok," kata dia.
Grace menyebut dengan angka 3,5 persen saat ini saja pengambilan keputusan di parlemen bisa lama. Hal itu karena tidak adanya penyederhanaan Fraksi di Komisi.
"Kalau mau disederhanakan, kenapa tidak buat Fraksi Treshold. Jadi butuh sekian angka tertentu untuk kemudian bisa menjadi satu Fraksi," kata Grace.
