- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengaku telah berkoordinasi dengan fraksinya, yakni Gerindra, terkait hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Fadli, sikap Fraksi Partai Gerindra terkait hal ini sudah sangat tegas.
"Kami melihat bahwa semua yang menjadi catatan interupsi dan juga penolakan harus menjadi bagian dan fakta dalam rapur (rapat paripurna)," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 28 April 2017.
Terkait bagaimana langkah selanjutnya, Fadli hanya menjawab bahwa semua pihak harus mengikuti mekanisme yang ada. Dia juga mengakui hak angket adalah hak yang wajar dimiliki anggota.
"Cuma mungkin harusnya bisa didalami lebih jauh bagaimana prosedur sebelum kita mengambil keputusan," ujar Fadli.
Setelah diputuskan menjadi hak angket, Panitia Khusus (Pansus) biasanya akan dibentuk untuk membahas persoalan dalam angket. Mengenai apakah Gerindra akan mengirimkan perwakilan ke Pansus, Fadli tidak bisa memastikan.
"Ya nantilah kita lihat dulu," kata Fadli.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, yang memimpin sidang memutuskan paripurna menyetujui angket e-KTP secara sepihak. Tindakan itu memicu sejumlah pihak melakukan aksi walk out. Mereka antara lain Partai Gerindra, PKB, dan Partai Demokrat. (ase)
Sidang Uji Keabsahan Hak Angket, DPR Tak Hadir
DPR tidak mengirim surat pemberitahuan resmi.
