Menko Luhut Sarankan Golkar Mainkan Dana Desa
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menyarankan Partai Golkar tidak mengabaikan dana desa. Menurutnya, salah satu program yang digulirkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu sangat strategis.
"Golkar mainkanlah peran dana desa supaya terlibat," kata Luhut dalam forum Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Minggu, 21 Mei 2017.
Luhut memaparkan lebih dari 74 ribu desa di Indonesia, per desa setiap tahun diguyur dana sebesar Rp1,2 miliar. Dia mendesak Golkar untuk cerdik dan mengubah paradigma.
"Harus ada idealisme dalam membangun Republik ini. Jangan selalu bicara uang. Bahwa ujungnya ada (uang atau dana) itu sah-sah saja, tapi bagaimana (fokus utama) kita melayani objek (masyarakat)," kata Luhut.
Luhut menjelaskan, dana desa itu langsung diturunkan ke desa. Dia malah berharap dari puluhan desa itu sebagian di antara kepala desa adalah kader mereka.
"Kalau enggak diawasi, dibawa kawin. Makanya Golkar ikut main di sana. Daripada ribut berkelahi. (Anggap saja masalah yang ramai di) KPK hantu belaut. Konsentrasi, membuat partai ini bagus. Karena itu menurut saya penting, harus kompak," ujarnya.
Luhut lantas menjelaskan konteks dari dorongannya itu bukan dalam arti negatif. Keterlibatan Golkar dalam pemberdayaan dana desa, misalnya, mengawasi pelaksanaannya.
"Tidak ada alasan tidak terlibat dana desa. Menterinya sekarang dari PKB, Pak Eko (Putro Sandjojo) orang baik," katanya.
Luhut menyampaikan pada Pemilu Legislatif 2014, Golkar meraih 109 kursi. Pada Pemilu 2019, mantan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan tersebut mengharuskan Golkar meraih 120-an kursi.
"Tapi itu tidak akan tercapai kalau kita gontok-gontokan terus, fight," ujar Luhut yang menyinggung adanya percikan-percikan di internal partai berlambang pohon beringin itu.
DPR Soroti Wacana Penggunaan Dana Desa untuk Bayar Utang Kopdes Merah Putih
Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Nurlaela Wiradinata, mengkritik keras langkah pemerintah yang berencana menggunakan Dana Desa untuk melunasi utang kopdes
