- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Ketua Komisi VII DPR yang membidangi energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup, Gus Irawan Pasaribu, angkat bicara soal kenaikan tarif dasar listrik bagi pelanggan 900 VA pada awal Juli mendatang. Ia menjelaskan persoalan itu sebenarnya telah disetujui institusinya hanya saja memang ada sejumlah catatan penting atas eksekusi kebijakan tersebut.
"Pemerintah di tahun lalu memang mengajukan untuk mencabut subsidi 900 VA. Tapi khusus untuk mereka yang tak tergolong miskin. Jadi subsidinya yang dicabut. Kami di Komisi VII setujui itu dengan 1 stressing atau penekanan, mereka yang benar-benar bukan orang miskin dan pendataan yang akurat," kata Gus saat dihubungi viva.co.id, Kamis 15 Juni 2017.
Ia menjelaskan pemakai listrik 900 VA disebut masuk sebagai masyarakat dalam kategori mapan dan bukan miskin. Sehingga ia sebenarnya tak setuju kalau orang kaya disubsidi. Meskipun ia juga tak setuju kalau orang miskin tak disubsidi.
"Maka stressing-nya cabut subsidi bagi yang tak miskin tapi tolong betul-betul dengan pendataan yang akurat. Yang mendata bukan PLN, ada TNP2K. itu pendataan untuk bantuan subsidi orang miskin dengan data tunggal. Kita tahu negara ini lemah di pendataan," kata Gus.
Karena sebab di atas, ia juga menekankan agar dibuka pintu yang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin yang subsidinya dicabut agar melakukan keberatan.
"Kami garisbawahi minta supaya ada pintu masuk bagi masyarakat kalau sudah dicabut untuk mengajukan keberatan dan verifikasi ulang. Kita minta yang sudah terlanjut dibayar dikembalikan, kalau betul dia miskin," kata Gus.
Tolak Tarif Listrik Naik di 2022, Bambang Haryo: Termahal Sedunia
Bambang membandingkan tarif listrik Indonesia dengan negara tetangga dan tujuan ekspor seperti Vietnam hingga Jepang.
