- ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
VIVA.co.id – PDIP menutup pintu dukungan untuk Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, partainya ogah mengusung Emil karena ada beberapa pertimbangan.
Andreas menuturkan, sebagai parpol pemenang di Jabar dengan perolehan 20 kursi, PDIP bisa mengusung kadernya. "PDI Perjuangan di Jabar adalah partai pemenang yang bisa mengusung sendiri, sehingga kalaupun PDI Perjuangan mengusung cagub atau cawagub tentu menghendaki ada kader partai yang juga diusung, entah sebagai cagub atau cawagub," kata Andreas ketika dihubungi VIVA.co.id, Selasa 8 Agustus 2017.
Andreas mengatakan, PDIP juga menghendaki calon yang kooperatif dan bisa bekerjasama dengan partai. Selain itu, bakal calon tersebut juga harus kooperatif dengan kader-kader partai untuk memenangkan Pilkada nanti. Menurut dia, figur Emil dinilai tak cocok dengan kebijakan PDIP untuk Pilgub Jabar.
"PDI Perjuangan menolak calon-calon yang merasa dirinya independen tidak perlu partai, tapi hanya butuh rekom partai. Pola pikir seperti ini pasti tidak sesuai dengan PDI Perjuangan," ujar dia.
Terkait kabar partai pimpinan Megawati Sukarnoputri ini akan berkoalisi dengan Partai Golkar, Andreas tidak menjelaskan lebih detail. Hal itu karena komunikasi masih baru tahap awal. "Masih taraf penjajakan, tukar pikiran," ucap Andreas.
Baca Juga: PDIP Tolak Ridwan Kamil, Nasdem Bimbang di Pilgub Jabar
Sebelumnya, dikonfirmasi terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan partainya tak akan mengusung Emil di Pilgub Jabar. Salah satu alasan yang disinggung terkait sikap Emil yang tanpa berkomunikasi dengan parpol lain ketika diusung Nasdem.
Deklarasi sebagai cagub lewat Nasdem ini yang membuat PDIP kesal. Sebagai parpol “penguasa” Jabar dengan kekuatan 20 kursi, partai berlambang Banteng Moncong Putih ini bisa mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi dengan parpol lain.
"Karena Pak Ridwan Kamil yang sudah mengajukan diri sebagai gubernur ya sudah. Itu hak beliau. Hanya, dalam hal ini kolektivitas partai dengan dialog harus diutamakan. Ini yang harus dilihat sebagai sikap," ujar Hasto. (mus)
