Langkah Golkar Pecat Yorrys Tuai Kritik
- VIVA.co.id/ Moh Nadlir
VIVA.co.id – Langkah Partai Golkar memecat Yorrys Raweyai sebagai Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menuai kritik. Sebab sebelumnya, pemecatan juga dilakukan terhadap anggota yang lain, Ahmad Doli Kurnia.
"Setelah memecat Bung Doli karena kritisismenya, sekarang mencopot Bung Yorrys karena menjadi ketua kajian elektabilitas. Hendak dibawa ke mana partai ini oleh duet Setya Novanto dan Idrus Marham?" kata Penggerak Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), M Shoim Haris, dalam keterangan pers yang diterima VIVA.co.id, Kamis, 5 Oktober 2017.
Ia menyayangkan Rapat Pleno Partai Golkar yang ditunda tanpa alasan jelas. Namun, tiba-tiba rapat tersebut malah mengumumkan pencopotan Yorrys Raweyai sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar.
"Pertanyaannya, mencopot Bung Yorrys pakai mekanisme apa? Suka 'udele dewe' mereka mengelola organisasi. Belum lagi ribut-ribut soal tarif rekom pilkada, semakin menambah daftar bahwa partai sudah bobrok di bawah SN dan IM," jelasnya.
Shoim menilai kepemimpinan mereka harus segera diakhiri agar Partai Golkar dapat diselamatkan.
Golkar mencopot Yorrys Raweyai dari jabatannya sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Surat keputusan ditandatangani Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Umum Golkar Setya Novanto pada Senin, 2 Oktober 2017. Kabar itu disampaikan oleh Ketua DPP Golkar, Aziz Samual.
Yorrys menyebut kabar pemecatannya tersebut hoaks. Sebab, sumbernya berasal dari pengurus Golkar yang dianggap tak memiliki kewenangan untuk mengumumkan pemecatannya.
Sementara, Aziz Samual meminta Yorrys menerima pencopotannya sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar. Salah satu alasannya, langkah itu sudah menjadi keputusan partai.
"Kalau sudah diberikan sanksi ya sudah legowo saja. Ngapain harus ribut-ribut. Enggak perlulah. Kita baik-baik sajalah. Teman semua kader, semua respek," kata Aziz. (ase)
Satu Rumah Setya Novanto di Kupang Dilelang KPK
Aset Setya Novanto dijual KPK dengan nilai limit Rp2.181.065.000 atau Rp2,18 miliar. Bila masyarakat ingin membeli aset itu, maka harus setor uang jaminan sebesar Rp1 M
