- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma.
VIVA.co.id – Menghangatnya isu bahwa institusi TNI harus bebas dari politik praktis belakangan ini muncul kembali di publik. Terlebih dalam beberapa kesempatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan kata-kata yang timbulkan kontroversi.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyatakan hal tersebut wajar lantaran selama rezim orde baru tentara digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Apalagi doktrin dwifungsi ABRI yang berjalan di era pemerintahan mantan Presiden Soeharto melekatkan stigma itu bahwa tentara erat kaitannya dengan politik.
"Jadi begini, ada formal ada sosiologis. Memang DNA TNI ini adalah berpolitik. Kenapa? Karena mereka dididik dalam rezim orde baru. Paling tidak selama 32 tahun dia berpolitik," kata Refly di Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.
Refly menyatakan, menghilangkan label tentara akan terus dikaitkan dengan jabatan-jabatan sipil sulit dilakukan. Salah satu contohnya, dia menjelaskan, dahulu Angkatan Darat selalu dijadikan 'anak emas' oleh Soeharto untuk mengisi pos-pos jabatan penting.
Di era otoriter tersebut, Angkatan Darat tidak hanya mencengkeram dari sisi kekuasaan saja tapi ada motif ekonomi yang turut mengikuti.
"Kita tahu Angkatan Darat itu selalu leading di era orde baru dan selalu menjadi anak emas pak Harto. Sehingga dia punya tradisi yang lebih panjang, lebih kuat dan juga lebih besar," ujarnya.
Terkait polemik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang belakangan pernyataannya menimbulkan kontroversi, Refly tidak menampik, adanya gelagat Gatot punya ambisi politik tertentu.
Hanya saja dia mengingatkan, modal Gatot yang berasal dari suku Jawa, Angkatan Darat dan dianggap dapat merangkul kalangan Islam itu, tidak boleh memanfaatkan jabatannya di luar tugas dan fungsinya.
"Maka itu menurut saya, penting bagi TNI ke depan agar betul betul menjaga etika bernegara," ujarnya.
Gatot sebagai bawahan Jokowi, kata Refly. harus tunduk arahan dan keputusan Presiden. Sebab sebagai negara demokrasi, Jokowi dipilih atas mandat rakyat dalam hal ini kepala negara sekaligus menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata.
"Jadi mereka tidak boleh punya haluan sendiri. Tidak boleh punya agenda sendiri. Dia harus mensukseskan agenda Presiden," kata Refly.
Puspomad Periksa Mantan Penghuni Kerangkeng Manusia terkait Oknum TNI
Puspomad telah meminta kesaksian dari mantan penghuni kerangkeng manusia di rumah dinas Bupati Langkat terkait dugaan keterlibatan oknum anggota TNI AD.
