- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I, DPP Golkar, Nusron Wahid meminta partainya mengevaluasi Pansus Hak Angket KPK di DPR. Menurut Nusron, dukungan Golkar pada Pansus Hak Angket KPK ini justru akan memperburuk citra partai.
"Tadi sudah saya sampaikan di dalam rapat secara resmi. Saya minta DPP Golkar mengevaluasi keberadaan partai di Pansus Angket KPK," kata Nusron di DPP Golkar, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.
Kepala BNP2TKI ini menambahkan keberadaan Pansus Hak Angket KPK ini justru akan berdampak negatif terhadap keberadaan partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Bagi saya keberadaan Pansus Angket KPK lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih untuk Partai Golkar," tegas Nusron.
Namun ia tidak mempermasalahkan pihak-pihak yang menganggap keberadaan Pansus ini justru untuk memperkuat KPK.
"Namun faktanya rakyat di bawah mengatakan keberadaan Pansus KPK merupakan antitesa dari pemberantasan korupsi dan menghalangi upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi," ungkapnya.
Nusron tetap akan memperjuangkan agar DPP partai Golkar mundur dari Pansus Hak Angket KPK. Karena keberadaan kader Golkar di dalam Pansus akan berdampak negatif kepada partai.
"Karena saya tidak mau rumah yang saya cintai, Partai Golkar ini, terstigmatisasi sebagai rumahnya koruptor. Berat masa depan kita, pertanggungjawaban kita kepada partai, terutama generasi setelah kita dalam mengelola partai politik ini," tegasnya.
Menurutnya masyarakat semakin cerdas dan selektif dalam memilih partai pada Pemilu mendatang. Oleh karena itu Golkar harus mampu dan peka terhadap aspirasi rakyat terutama terkait pemberitaan korupsi, karena salah satu harapan rakyat adalah Indonesia harus bebas korupsi.
"Yang di jual partai politik itu harapan. Rakyat hanya butuh clean government dan sikap tegas pemberantasan korupsi. Minimal itu jadi oase di tengah kondisi ini," katanya.
