VIVA – Partai Golkar yang lebih memilih Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau Emil ketimbang kadernya, Dedi Mulyadi sebagai masalah kaderisasi di Partai Beringin. Dengan pilihan politik ini dinilai justru merugikan Golkar.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menjelaskan setiap partai politik mestinya memprioritaskan kadernya untuk diusung menjadi calon kepala daerah.
Menurut dia, secara elektabilitas di Jawa Barat, figur Dedi Mulyadi sebenarnya tak kalah dari Emil.
"Karena pas untuk pilkada mereka kader ya harusnya diusung. Ini kontestasi substansi kaderisasi. Karena kader terbaik yang diusung, anggap saja the best di internal partainya, ini terkait dalam perspektif masyarakat itu yang dikehendaki," kata Siti yang akrab disapa Wiwiek, Senin, 30 Oktober 2017.
Bagi Siti, parpol harus bisa menyesuaikan kehendak internal kader akar rumput dengan keinginan masyarakat. Elite Golkar kepengurusan Setya Novanto mestinya melihat hal ini sebagai faktor yang penting.
Jadi, bukan sebaliknya karena ada kepentingan yang justru memunculkan polemik di internal Golkar terutama DPD Jawa Barat.
"Pertimbangan Golkar harus menyeluruh. Jangan sampai nanti muncul riak-riak kecil yang ganggu kesolidan partai," tutur Wiwiek.
Kemudian, ia menyinggung sikap Golkar yang juga cenderung pragmatis. Karena sebelumnya, elite Golkar percaya diri bicara akan mengusung Dedi ke Pilgub Jabar. Namun, dua bulan menjelang pendaftaran dan penetapan, sikap Golkar berubah dengan mengusung Emil.
Apalagi status Dedi merupakan kepala daerah di Kabupetan Purwakarta. Kerja kerasnya di Jawa Barat seperti tak dilihat oleh elite Golkar.
"Sesuai platformnya, dia sudah berjuang, mestinya Golkar perlakukan Dedi secara adil, fair. Tak berubah seperti sekarang," katanya.
