- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut pelaporan ulama Madura terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri ke polisi sarat dengan kepentingan politik. Apalagi hal itu dilakukan jelang Pemilihan Gubernur Jawa Timur.
"Dari laporan itu ada kepentingan politik. Apalagi kejadian 10 Januari tahun 2017 lalu. Dan kenapa dipersoalkan, " kata Hasto usai konsolidasi tiga pilar partai di Semarang, Kamis, 9 November 2017.
Menurut Hasto, pelaporan ulama asal Madura bernama Moh Ali Salim, terkait pidato putri Bung Karno tersebut saat HUT PDIP, dinilai pelapor mengandung unsur penodaan agama. Hasto menekankan bahwa pelapor membawa persoalan agama ke ranah politik.
Ia mencurigai tindakan pelaporan itu merupakan respons kedekatan PDI Perjuangan dengan kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya di Jawa Timur. Sehingga maksud pelaporan itu untuk membenturkan kedekatan tersebut jelang pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Timur.
"Dalam kesadaran kultural dan historis yang ditunjukkan oleh Bu Ketua Umum di dalam menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim pun memberikan penghargaan, kesadaran sejarah dan kultural yang penting dari Nahdhatul Ulama, " katanya.
Selain itu, ia curiga pelaporan itu juga dilakukan oleh oknum yang tidak suka dengan tingkat elektabilitas PDIP serta kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Jadi ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan. Karena itu PDIP mengimbau berpolitik itu dengan etika, secara berkeadaban berdasarkan nilai Pancasila dan budaya timur. Bukan dengan menang-menangan, " tegasnya.
Hasto mengatakan partainya kini sudah mempelajari materi gugatan tersebut. Secara bulat, menurut Hasto, sikap PDIP akan tetap berdiri menjaga martabat dan kehormatan Megawati dan PDIP.
"Karena yang disampaikan Bu Mega adalah untuk kepentingan negara. Dan tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etika, " ujar dia.
Ia pun menceritakan kembali pesan Megawati yang melarang kader PDIP menghujat Presiden ke-2 RI Soeharto meski keluarga Bung Karno ikut menjadi korban pemerintahan Orde Baru.
"Kita masih ingat ketika Pak Harto (Presiden Soeharto) dihujat dan Bu Mega melarang untuk menghujat Pak Harto. Karena Bu Mega dan keluarganya meskipun menjadi korban dari pemerintahan yang otoriter, tapi ibu tetap menghormati Pak Harto sebagai presiden saat itu," tuturnya.
Sebelumnya, Megawati dilaporkan dengan nomor LPB/1447//XI/2017/UM/JATIM. Juru bicara pelapor, Muhammad, mengatakan bahwa laporan tersebut terkait isi pidato Megawati saat HUT PDIP ke-44 Januari 2017 lalu.
"Terlapornya Megawati. Yang dilaporkan masalah hari kiamat, yang dianggap kalau hari kiamat dan setelah kematian itu tidak ada, dianggap ramalan. Padahal dalam Alquran (keterangan soal hari kiamat) itu ada," kata juru bicara pelapor, Muhammad kepada wartawan, Rabu, 8 November 2017. (ase)
