ARB: Pergantian Setya Novanto Diserahkan ke DPD
- ANTARA Foto/Hafidz Mubarak
VIVA – Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, angkat bicara mengenai kondisi partainya setelah Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP.
Menurut dia, pergantian Ketua Umum Partai Golkar harus didiskusikan dahulu dengan pengurus partai setingkat provinsi (DPD 1) untuk kemudian diputuskan sebagai solusi yang lebih baik.
"Yang menyetujui dan tidak menyetujui adalah DPD 1. Serahkan, nanti tentu pada mekanisme partai," kata Aburizal di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 16 November 2017.
ARB menyatakan wewenang keputusan partai di tingkat pusat perlu disetujui pengurus wilayah seluruh Indonesia.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, meminta semua pihak agar memberikan waktu pengurus daerah untuk rapat internal. Jika nantinya diputuskan, ada Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub.
"(Biarkan) yang kerja daerah," katanya. Â
Sebelumnya, dua mantan Ketua Umum Partai Golkar yakni Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, mengusulkan adanya pergantian pimpinan di Golkar setelah Novanto ditetapkan tersangka.
Hal ini guna menyelamatkan keutuhan partai, terlebih banyak agenda politik yang harus dihadapi dalam waktu dekat. Seperti pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019.
"Kalau pemimpinnya di mata publik, katakanlah tidak acceptable (diterima). Bisa mengakibatkan tren publik juga memberikan penilaian terhadap Golkar juga mengalami penurunan," kata Akbar, Selasa 14 November 2017.
Pengadilan Singapura Gelar Sidang Pendahuluan Ekstradisi Paulus Tannos Akhir Juni
Pengadilan Singapura rencananya akan menggelar sidang proses ekstradisi Paulus Tannos pada akhir bulan Juni 2025, yakni tanggal 23-25 Juni.
