- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVA - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akhirnya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Minggu tengah malam 19 November 2017. Terkait adanya penahanan ini, Partai Golkar akan segera menyikapinya dengan rapat pleno.
"Besok atau lusa dipleno," kata Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga ketika dihubungi oleh VIVA, pada Senin, 20 November 2017.
Andi menyebut ada aspirasi dari kader Golkar di bawah agar segera ada langkah terkait posisi ketua umum. Seperti mengganti posisi ketua umum dengan pelaksana tugas (Plt).
"Insya Allah, banyak orang menghendaki begitu untuk kepentingan partai. Dan juga merespons aspirasi publik," kata Andi.
Dorongan agar Setya Novanto yang juga menjabat sebagai Ketua DPR itu diganti juga datang dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Tapi Dedi membantah sikapnya itu karena ingin mendapatkan tiket maju dalam Pilkada Jawa Barat.
"Saya enggak penting. Bagi saya tak secara subjektivitas membicarakan rekomendasi Jawa Barat. Itu bagi saya nomor dua," kata Dedi saat dihubungi VIVA, Senin, 20 November 2017.
Bagi Dedi, prioritas nomor satunya hanya bagaimana agar ada perubahan di DPP Golkar. Sehingga bisa melahirkan kepercayaan publik kembali atau agar Golkar kembali dipercaya masyarakat.
"Subjektivitas saya untuk Jawa Barat, itu belakangan. Bagi saya, persoalan saya di Jawa Barat memiliki manfaat atau tidak bagi masyarakat dan bagi Golkar," kata Dedi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan mengusung Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat. Padahal, di internal Golkar masih ada kadernya yang berniat maju seperti Dedi Mulyadi.
Beriringan dengan momen jelang pilkada, Novanto resmi menjadi tersangka dan ditahan KPK karena dugaan kasus korupsi e-KTP. Internal Golkar pun bergejolak meminta Novanto dicopot. (ase)
