- ANTARA/Benny S Butarbutar
VIVA – Kursi Ketua Umum Golkar menjadi panas sejak Setya Novanto ditahan KPK. Anggota Dewan Kehormatan Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita, mengatakan pergantian pimpinan ini jangan sampai jadi masalah baru, apalagi mengganggu konsolidasi internal.
Ia berharap siapa yang kelak terpilih menggantikan Novanto benar-benar terseleksi dan jauh dari masalah hukum.
"Jadi begini, jangan menimbulkan masalah dalam rangka penyelesaian masalah. Jadi orang yang nanti akan dipilih harus kita yakini tak punya beban hukum atau apapun," kata Ginandjar di kantor PMI, Jakarta, Senin 20 November 2017.
Selain itu, dia mengatakan, untuk membuktikan calon orang nomor satu di partai berlogo beringin ini terseleksi, bisa saja DPP Golkar melibatkan pihak luar seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Cara itu dilakukan demi memastikan calon ketua umum bebas dari korupsi dan tindakan lain yang mengarah pada perbuatan pidana di masa lalu.
"Misalnya, dia hidupnya bagaimana, pekerjannya bagaimana, penghasilannya berapa? Itu harus transparan, jadi menurut saya kuncinya adalah harus dipilih seorang pemimpin yang tidak membawa masalah baru kepada Golkar," kata Ginandjar, yang pernah beberapa kali menjadi menteri era Presiden Soeharto.
Sejak Novanto ditetapkan tersangka, isu pergantian Ketua Umum terus menguat dilontarkan sejumlah senior dan kader Golkar. Bahkan sejumlah nama pun mencuat seperti Airlangga Hartanto yang juga Menteri Perindustrian diisukan berpeluang menjadi Ketua Umum.
Hal itu ditegaskan Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah I DPP Golkar, Nusron Wahid, ketika disinggung nama Airlangga.
"Pak Airlangga punya peluang. Tadi ketemu Presiden (Jokowi). Bagus, Jawani, kalem," kata Nusron di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta hari ini. (ren)
