- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A
VIVA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai kedatangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ke KPK untuk memeriksa Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi E-KTP memiliki makna. Menurutnya, pertemuan tersebut untuk mengetahui argumentasi Novanto.
"Pertemuan itu tentu untuk mengetahui pandangan dari Pak SN tentang apa yang dia hadapi dan MKD perlu mendalami soal-soal lainnya," kata Fahri dalam pesan singkatnya, Kamis 30 November 2017.
Menurutnya, MKD perlu memperhatikan hal lain karena lembaga ini tak hanya melihat persoalan dari perspektif hukum yang belum selesai. Tapi, juga perspektif etika. Ia menduga kasus yang menjerat Novanto kental dengan politiknya.
"Misalnya apakah SN mendapatkan tekanan-tekanan dan negosiasi oleh elite politik atau penegak hukum tertentu, sebaiknya itu didalami juga, sebab kasus SN ini kental politiknya," kata Fahri.
Ia menilai dalam kasus ini, konstruksi hukum dianggap tak terlalu kuat. Hal itu bisa terbukti dengan menangnya Novanto dalam praperadilan sebelumnya. Kata dia, tak menutup kemungkinan Novanto juga akan bebas dalam praperadilan yang sedang dalam proses.
"Terbukti dibebaskan oleh praperadilan yang lalu dan kemungkinan akan bebas di praperadilan yang akan datang, nuansa politiknya justru harus terungkap. MKD dalam hal ini harus mengungkap motif politik di balik kasus ini," kata Fahri.
Seperti diketahui, sidang praperadilan perdana Novanto yang mestinya digelar hari ini, Kamis, 30 November 2017 diundur menjadi 7 Desember 2017. Novanto menggugat status tersangka yang kembali ditetapkan KPK sejak 10 November 2017.
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
