- VIVA.co.id/Twitter @_TNIAU
VIVA – Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tanjung menilai calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto punya pekerjaan rumah berat bila sudah dilantik yakni menghadapi tahun politik. Menurutnya, keamanan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 tidak bisa hanya mengandalkan Polri.
"Jadi, Panglima TNI harus bisa ikut membantu pengamanan Pilkada serentak maupun Pilpres. Tidak bisa menyerahkan ke polisi saja. Karena tahun politik yang sangat berat," kata Asril di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 4 Desember 2017.
Asril merasa yakin dengan netralitas Hadi dalam dunia politik. Mantan pejabat di TNI AD ini mengaku tidak pernah melihat Marsekal Hadi berpihak kepada kelompok politik tertentu.
"Selama ini dia enggak pernah berkecimpung di politik. Jadi, dia kelihatannya bersih. Sementara itu saya lihat. Tidak pernah saya lihat dia berpihak," ujar Asril.
Namun, Asril mengingatkan Hadi belum bisa dipastikan menjadi Panglima karena harus melalui uji kelayakan di DPR. Komisi I, menurutnya, masih bisa menolak Hadi yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI.
"Kalau tidak cocok dengan tes kami ya ditolak. Presiden harus mencari gantinya," kata Asril.
Topang kebijakan maritim
Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai penunjukan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Jokowi adalah pilihan tepat. Selain akan menopang kebijakan maritim pemerintahan Jokowi, juga mengembangkan tradisi rotasi antarmatra dalam tubuh TNI yang kontributif bagi penguatan soliditas TNI.
"Penunjukan Hadi juga lebih efektif mengingat masa pensiun yang bersangkutan masih cukup lama sehingga memiliki waktu yang cukup untuk menata organisasi TNI semakin baik," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Senin 4 Desember 2017.
Menurutnya, Marsekal Hadi Tjahjanto memiliki rekam jejak yang baik dan berprestasi. Pilihan Jokowi juga sejalan dengan aspirasi elemen masyarakat sipil agar Jokowi memilih Panglima baru dengan memperhatikan banyak segi, semata-mata untuk kepentingan organisasi TNI dan untuk kepentingan nasional.
"Calon panglima pilihan Jokowi ini dipastikan akan memperoleh persetujuan bulat dari parlemen karena rekam jejak dan prestasinya yang memadai sebagai calon panglima. Tidak ada alasan objektif yang kuat bagi DPR untuk tidak menyetujui usulan Jokowi," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Marsekal Hadi saat ini tinggal menunggu waktu untuk menjalani uji kelayakan di Komisi I DPR. (one)
