'Diceraikan' Golkar, Ridwan Kamil Harus Move On

Wali Kota Bandung yang juga Cagub Jawa Barat Ridwan Kamil.
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA - Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, harus move on setelah Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mencabut dukungannya. Salah satunya, dengan cara segera memutuskan pendampingnya di Pemilihan Kepala Daerah Jabar 2018.

Ridwan Kamil: Covid-19 Penyakit Orang Kota

Direktur Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi (eLSID), Dedi Barnadi menjelaskan, figur yang harus dipertimbangkan Ridwan berdasarkan survei, yaitu pimpinan Pesantren Daarut Tauhid Kiai Abdullah Gymnastiar, atau yang akrab disapa Aa Gym dan kader Partai Persatuan Pembangunan, yang sekaligus Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum.

Menurutnya, dari dua figur tersebut, Aa Gym merupakan figur dengan persentase tertinggi dibandingkan Uu. Namun, saat disurvei dengan pembatasan figur yang disodorkan berlatar belakang dari partai pendukung Ridwan, figur Uu menunjukkan persentase yang layak dibandingkan calon lain, yaitu kader Partai Golkar Daniel Mutaqien dan kader PKB Syaiful Huda.

Ridwan Kamil Setop PSBB di Jawa Barat, Kecuali Bodebek

"Saat ada Aa Gym, Uu dinilai pantas oleh 19,8 persen responden. Saat nama Aa Gym enggak ada jadi 23,8 persen. Sekarang kan, partai sudah punya calon dan itu bukan Aa Gym," kata Dedi di Bandung Jawa Barat, Senin 18 Desember 2017.

Dedi mengatakan, dengan survei yang dilakukan kepada 630 responden itu, terdapat tokoh-tokoh Jawa Barat, yang dimintai pendapat mengenai figur yang layak mendampingi Ridwan.

Ridwan Kamil Tawarkan Proyek Investasi di Jabar Rp700 Triliun

"Kami survei juga dengan wawancara 45 tokoh Jawa Barat. Saat kami sebut nama Uu, yang pertama diketahui oleh responden itu ya Bupati Tasikmalaya. Apa yang responden ketahui dari Uu selain Bupati? Jawabannya Santri dan tokoh pesantren," ujarnya.

Hasil survei menunjukkan, responden mengharapkan adanya figur yang berpengalaman mengelola pemerintahan di pelosok-pelosok. Salah satu persentase menunjukan, 22,7 persen responden mengharapkan Gubernur Jawa Barat 2018 harus mampu menangani permasalahan ekonomi.

"Yang lainnya, yaitu 11,5 persen harus jujur, berpihak ke masyarakat 10,8 persen dan faktor keagamaan 10,5 persen," katanya.

Seperti diketahui, DPP Golkar mengeluarkan surat perihal Pencabutan Surat Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor R-552/GOLKAR/XII/2017 yang dikeluarkan pada Minggu, 17 Desember 2017, di Jakarta dan ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya