- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
VIVA – Nama calon Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar pengganti, Idrus Marham, mulai bermunculan. Nama Ketua DPP Golkar, Ibnu Munzir ikut masuk dalam bursa calon. Terkait hal ini, dia akan melihat keinginan DPD I.
"Jadi begini, persoalan perombakan pengurus kita liat di lapangan, apa maunya DPD I. Kalau baru cerita di luar susah. Kita harus mendengar sendiri pandangan umum mereka, apa yang mereka inginkan," kata Ibnu di lokasi Munaslub, JCC, Jakarta, Selasa, 19 Desember 2017.
Mengenai apakah ia siap menjadi sekjen, Ibnu tidak memberikan jawaban tegas. Sebagai kader partai ia menambahkan siap menjalankan tugas sesuai perintah ketua umum.
"Belum bisa saya jawab, karena belum ada dari dalam. Kalau masih isu di luar tidak bisa ditanggapi, tapi sebagai kader apa pun namanya kita siap menjalankan tugas. Munaslub disuruh bikin tiga hari kita siap," katanya.
Ibnu menyerahkan semua proses revitalisasi pengurus partai pada ketua umum terpilih, Airlangga Hartarto. Karena, Airlangga akan melakukan revitalisasi berdasarkan mandat dari Munaslub.
Sebelumnya nama, Ace Hasan juga masuk dalam bursa calon sekjen Partai Golkar, namun Ace enggan menanggapi serius kabar tersebut.
"Saya tidak terpikir untuk menjadi sekjen dan buat saya jabatan adalah sesuatu yang tidak dikejar. Saya bekerja bagaimana membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada partai," kata Ace.
Ace yang saat ini menjabat wakil sekjen Partai Golkar menyerahkan semua revitalisasi Partai Golkar kepada ketua umum terpilih.
"Saya serahkan kepada ketum, Pak Airlangga. Saya tidak mau komentar dahulu," ujarnya.
Sementara Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan bahwa revitalisasi kepengurusan kemungkinan akan dilakukan Airlangga Hartarto. Revitalisasi kepengurusan diperlukan untuk mendukung kinerjanya dalam memimpin Golkar menghadapi agenda tahun politik.
"Munaslub memberikan mandat sepenuhnya kepada saudara Airlangga sebagai Ketum partai Golkar untuk melakukan revitalisasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk menjamin kinerjanya semakin baik dan tetap solid," kata Idrus.
Kepenguruan hingga lima tahun
Kepengurusan DPP Partai Golkar sejak Musyawarah Nasional (Munas) Bali tahun 2014 hingga kini sudah silih berganti. Pergantian cepat melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Setelah dualisme kepengurusan, akhirnya dilakukan Munaslub di Bali pada 2016 yang kemudian mengukuhkan Setya Novanto sebagai ketua umum. Namun seiring kasus korupsi KTP elektronik, Golkar kembali menggelar munaslub dan memilih Airlangga Hartarto secara aklamasi dipilih sebagai ketua umum.
Selain perombakan kepengurusan, saat ini yang menjadi perdebatan adalah jangka waktu kepengurusan. Apakah akan berakhir 2019 sebagai kelanjutan dari Munas 2014, atau hingga lima tahun ke depan, sesuai masa normal kepengurusan dalam satu periode.
"Seringnya pelaksanaan munas dengan biaya besar dengan pendeknya periode kepengurusan bisa menjadi penghambat program jangka menengah dan panjang. Karenanya menjadi ideal jika kepengurusan hasil Munaslub 2017 memimpin Partai Golkar hingga tahun 2022," kata Ketua DPP Majelis Dakwah Islamiah (MDI) Ton Abdillah Has, salah satu organisasi yang didirikan Partai Golkar.
Menurut Ton, akan lebih baik kalau kepengurusan di bawah Airlangga Hartarto ini, bisa diberi kesempatan guna menyukseskan dua pemilu sekaligus yakni 2019 dan 2024.
"DPP MDI mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto melewati pemilu 2019, serta mempersiapkan Partai Golkar memenangkan Pemilu 2024 yang akan datang," katanya.
Namun Ton menilai, untuk kepengurusan Golkar saat ini dibutuhkan akselerasi tinggi. Mengingat partai selalu berkutat pada persoalan internal saja. Karena itu, dia mengusulkan agar ada pembaruan di tingkat kepengurusan DPP Partai Golkar.
