- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA – Salah satu yang menjadi sorotan dari kinerja DPR adalah keberpihakannya dalam posisi sebagai wakil rakyat. Namun selama 2017, terutama dalam politik anggaran, DPR dianggap tidak memiliki keberpihakan pada rakyat.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, mengatakan memang untuk anggaran di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan rakyat, mengalami peningkatan pada 2018 nanti. Ia mencontohkan, sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, transfer daerah, dan kedaulatan pangan. Namun sayangnya, adanya peningkatan di sektor-sektor itu bukan atas inisiatif DPR melainkan dari pemerintah.
"Pertanyaannya apakah ini hasil perjuangan DPR? Ternyata tidak. Ini merupakan komitmen pemerintah. Perjuangan DPR itu tidak terlihat. Padahal mestinya agenda DPR seperti ini," jelas Salang dalam catatan akhir tahun Formappi di kantornya, Jakarta Timur, Kamis 21 Desember 2017.
Hal ini kontras, mengingat DPR adalah wakil dari rakyat. Namun politik anggaran untuk kepentingan rakyat disebut justru bukan berasal dari pemikiran dan aspirasi DPR yang sering menyebut diri sedang memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Muncul dari komitmen pemerintah (peningkatan anggaran), dalam hal ini Presiden Jokowi," lanjut Salang.
Akan tetapi kata dia, jika DPR mengurusi rumah tangganya sendiri, DPR sangat vokal untuk mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman.
Salang mencontohkan, anggaran pembangunan kompleks DPR yang memakan anggaran hingga Rp5 triliun lebih. Anggaran itu akhirnya turun sekitar Rp2 triliun dari yang diinginkan sebelumnya.
Dia menilai, karena itu selama 2017 ini sebagai tahun kegelapan bagi DPR. DPR tidak mencerminkan hakikat sebagai wakil rakyat.
"Tidak terlihat korelasi DPR sebagai wakil rakyat," katanya. (ren)
