- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – PDI Perjuangan mengingatkan agar aparat hukum bisa berlaku netral terlebih mendekati agenda tahun politik. Kejaksaan Agung yang dipimpin Mohammad Prasetyo disindir kerap kali digunakan sebagai alat pemukul bagi lawan politik.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menekankan mestinya ada evaluasi secara obyektif terhadap realitas penegakan hukum yang terjadi.
"Yang dilakukan PDI Perjuangan mengingatkan agar hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan sebagai alat untuk memenangkan pemilu, tidak boleh," kata Hasto di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2017.
Hasto juga berharap para pembantu presiden di pemerintahan turut memberi pertimbangan kepada kepala negara. Namun, terkait evaluasi terhadap Prasetyo, hal tersebut merupakan hak prerogatif Joko Widodo sebagai presiden.
"Semua instrumen ini harus dilihat secara jernih, dan mereka yang menggunakan hukum untuk kepentingan politik kekuasaan harus diberikan sanksi yang tegas," ujar Hasto.
Sementara, Ketua DPP PDIP bidang Hukum dan HAM, Trimedya Panjaitan mengatakan, selama dipimpin Prasetyo, korps Adhyaksa juga tak menunjukkan peningkatan kinerja signifikan.
"Beberapa pengalaman pribadi kami sepeti itu yang terjadi, karena itu kita ingatkan pada Jaksa Agung pada beberapa waktu lalu bekerja lah sesuai tupoksi," kata Trimedya.
Trimedya mengatakan, sejak Prasetyo menjadi Jaksa Agung, gelagat kecurigaan kepentingan politik mulai terasa. Apalagi ditambah status Prasetyo yang notabene merupakan kader partai politik.
"Dan kita sudah menjadi korban. Karena kalau kita tidak menjadi korban, tidak mungkin kita sampaikan seperti itu. Dan partai lain juga menjadi korban." (mus)
Tersandung Kasus Korupsi, Lima Smelter Timah di Babel PHK Ribuan Karyawan
Lima perusahaan pengelola smelter timah di Kepulauan Bangka Belitung melakukan PHK terhadap sekitar 1.000 orang pekerjanya usai tak beroperasi karena tersandung korupsi
