- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menanggapi PDIP yang mengkritik kinerja Jaksa Agung M. Prasetyo yang dianggap sudah berpolitik. Menurutnya, sejak dulu ia sudah berpandangan penegak hukum seharusnya dari kalangan profesional.
Bagi dia, kritik PDIP terhadap Prasetyo wajar. Ia pun berpendapat seperti PDIP sejak lama.
"Kalau menurut saya itu penilaian yang wajar, dari dulu saya yang termasuk berpendapat begitu. Harusnya para penegak hukum yang duduk di lembaga penegakan hukum termasuk kejagung adalah orang-orang yang bukan dari partai politik," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Jumat 22 Desember 2017.
Menurutnya, ketika penegak hukum bukan dari partai maka tentunya tidak dijadikan kasus untuk kepentingan partai politik atau ada semacam conflict of interest.
"Jadi saya kira memang patut harusnya dievaluasi. Yang profesional lah. Saya kira profesional, yang memang dari karir dan orang yang punya kapasitas, integritas, kapabilitas," kata Fadli.
Sebelumnya, PDI Perjuangan menyoroti kinerja lembaga Kejaksaan Agung yang dianggap tak menunjukan peningkatan signifikan perihal penanganan kasus hukum di Tanah Air. Lembaga kejaksaan yang dipimpin Prasetyo itu dinilai cenderung bermuatan politis dalam menangani suatu perkara.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan agar aparat hukum bisa berlaku netral terlebih mendekati agenda tahun politik. Kejaksaan Agung yang dipimpin Prasetyo disindir kerap kali digunakan sebagai alat pemukul bagi lawan politik.
Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia), Petrus Salestinus mengingatkan kepada Kejaksaan Agung agar tidak itu tidak menjadi bahan santapan para pejabat. Sebab,
