Demokrat Ungkap Calonnya 'Digoda' Partai Lain

Rapat Partai Demokrat, Rabu 3 Januari 2018.
Sumber :
  • VIVA/Edwin Firdaus

VIVA – Pengurus DPP Partai Demokrat menggelar rapat tertutup mengenai Pilkada Serentak 2018, Rabu malam, 3 Januari 2018.

Demokrat Lawan Keluarga Ratu Atut di Pilkada Banten

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, membahas beberapa hal yang dianggap penting.

Utamanya mengenai perlakuan parpol tertentu, yang diduga telah mengganggu para calon yang diusung partai berlambang bintang tersebut.

Demokrat Ungkap Kejanggalan Pembahasan RUU HIP sejak Awal

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengungkapkan, salah satu wilayah yang dibahas adalah Pilgub Kalimantan Timur.

Menurut Hinca, terdeteksi oleh pihaknya ada 'lobi-lobi culas' yang dilakukan parpol tertentu kepada bakal calon gubernur yang sudah diusung Demokrat.

Pilkada 2020, Demokrat dan Golkar Sepakat Usung 33 Paslon

Dua lobi yang dimaksud yakni kepada dua bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang diusung Demokrat, yakni Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang dan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi.

"Perlakuan yang tidak adil adalah pada persiapan Pilkada Kalimantan Timur 2018. Bersama-sama, kami hadir di sini. Kader terbaik kami di Kaltim adalah wali kota Samarinda sekaligus ketua DPD Demokrat Kaltim, yang akan maju di Pilgub Kaltim berpasangan dengan saudara Rizal Effendi, wali kota Balikpapan," kata Hinca dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.

Hinca menjelaskan beberapa masalah ketidakadilan yang diterima Syaharie dan Rizal di Kaltim. Pertama, kata Hinca, ada parpol tertentu yang mencoba melobi Syahrie supaya berpasangan dengan kapolda Kaltim pada Pilgub Kaltim nanti. Bahkan, upaya lobi-lobi itu sampai delapan kali pertemuan.

"Pertama, kader kami saudara Syaharie Jaang dipanggil oleh parpol tertentu, dan diminta agar wakilnya adalah kapolda Kaltim yang saat ini. Padahal, wakilnya sudah ada, yakni Pak Rizal Effendi. Tentu secara etika politik, ini tidak baik kalau sudah berjalan," kata Hinca.

DPP Demokrat, menurut Hinca, meyakini bahwa Presiden Joko Widodo tidak mengetahui perlakuan yang tidak sepatutnya itu. Untuk itu, DPP Demokrat berharap Jokowi melakukan langkah-langkah agar pesta demokrasi ini tidak dicederai oknum-oknum tertentu.

"Diharapkan Pak Jokowi melakukan sesuatu," kata Hinca.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya