- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Pernyataan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti yang mengaku diminta Rp40 miliar oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi sorotan. Respons tanggapan pun bermunculan termasuk dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau Emil.
Emil pernah diusung Gerindra-PKS ketika Pilkada Kota Bandung 2013. Pernyataan Emil diposting lewat cuitannya di Twiter untuk menanggapi cuitan akun Gerindra.
"Twit admin @Gerindra ini benar. Saya bersaksi. waktu pilwalkot BDG, Pak Prabowo dan Gerindra tidak meminta mahar sepeser pun utk tiket pilkada. Hatur Nuhun," kata Emil dikutip dari akun Twitter, @ridwankamil, Jumat, 12 Januari 2018.
Dia mengatakan untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat ada alasan dirinya tak sepaham dengan Gerindra. Tapi, lagi-lagi itu bukan karena mahar politik.
"**Di pilgub Jabar ini kami berpisah, krn syarat menjadi kader partai yg tidak mampu sy penuhi," ujar Emil.
Sebelumnya, akun resmi Partai Gerindra, mencuit status terkait pernyataan La Nyalla Mattalitti. Akun tersebut menegaskan silakan untuk konfirmasi kepada fugur yang pernah diusung Gerindra seperti Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI 2012. Kemudian, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI 2017.
"Tidak ada mahar di @Gerindra. Apalagi mahar politik. Silakan konfirmasi langsung kepada pak @jokowi, @basuki_btp, @ridwankamil, @aniesbaswedan, dan @sandiuno yang pernah kami dukung dan berhasil menjadi kepala daerah," jelasnya.
Sebelumnya, La Nyalla Mattalitti, geram karena tak diberi rekomendasi oleh Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto untuk maju ke Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Apalagi La Nyalla merasa dipalak dimintai uang lebih dahulu sebesar Rp40 miliar.
La Nyalla menceritakan, diberi surat tugas oleh Prabowo pada tanggal 9 Desember 2017 untuk mengumpulkan dukungan partai terkait pencalonan dirinya sebagai bakal calon gubernur. Selain itu, dia juga diminta Prabowo untuk menyiapkan uang saksi untuk seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Timur sebesar Rp40 miliar.
"Saya dimintai uang Rp40 miliar, uang saksi disuruh serahkan sebelum tanggal 20 Desember. Kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasikan," kata bekas Ketua Umum PSSI tersebut.
