- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA – Elite Gerindra pasang badan membela Ketua Umum Prabowo Subianto yang dituding La Nyalla Matalitti meminta Rp40 miliar untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur.
Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro menilai, La Nyalla tak bijak karena kegagalannya maju sebagai cagub dengan melampiaskan ke Partai Gerindra.
Dari pengakuan La Nyalla, Nizar mengaitkan mandat Partai Gerindra kepada mantan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut untuk mendapatkan mitra koalisi sebagai prasyarat melengkapi dukungan.
"Sesuai pengakuan surat LNM (La Nyalla Matalitti) yang salah satunya berbunyi: hingga batas waktu penugasan dari Partai Gerindra, belum ada keputusan dan sikap politik dari Ketua Umum PAN, Saudara Zulkifli Hasan terkait diri saya," kata Nizar menirukan bunyi surat itu, lewat pesan tertulis yang diterima, Jumat 12 Januari 2018.
Nizar mengatakan, hal yang wajar dan menjadi keharusan setiap kader, termasuk La Nyalla, untuk mengikuti keputusan yang dibuat partai. Sehingga, dia menilai aneh pernyataan La Nyalla yang menyebut disia-siakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Maka menjadi aneh, jika saudara LNM menyampaikan ini, padahal LNM mengaku sebagai kader Partai Gerindra," ujar Nizar.
Kemudian, ia juga menyayangkan isu lain yang terlanjur tersebar melalui media baik bahwa ada permintaan uang saksi kepada La Nyalla. Nizar menjelaskan, dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai cagub Jatim sedang diproses oleh Partai Gerindra.
"Karena itu, selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta untuk menyiapkan kelengkapan pemenangan, adalah untuk kepentingan perangkat pemenangan LNM sendiri," kata Nizar.
Sebelumnya, La Nyalla kecewa karena gagal maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Apalagi, La Nyalla merasa dimintai uang lebih dahulu sebesar Rp40 miliar.
La Nyalla mengaku diminta Prabowo menyiapkan uang saksi untuk seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Timur sebesar Rp40 miliar.
"Saya dimintai uang Rp40 miliar, uang saksi disuruh serahkan sebelum tanggal 20 Desember. Kalau tidak bisa, saya tidak akan direkomendasikan," kata bekas Ketua Umum PSSI tersebut.
