- Setkab.go.id
VIVA – Reshuffle kabinet jilid III yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu 17 Desember 2017, dinilai berhasil. Hal ini karena reshuffle senyap itu tidak memunculkan kegaduhan politik.
Reshuffle ini dinilai menguntungkan Golkar karena kedua kadernya mengisi dua kursi menteri. Pertama, Airlangga Hartarto tetap aman sebagai Menteri Perindustrian. Kedua, Idrus Marham yang diplot menggantikan Khofifah Indar Parawansa menjadi Menteri Sosial.
Pengamat politik dari Renaissance Political Research and Studies, Ibnun Hasan Mahfud, mengatakan, Jokowi bisa memainkan peran dalam menciptakan stabilitas politik. Apalagi mengingat reshuffle jilid III dilakukan di tahun politik.
"Presiden Jokowi sepertinya sudah punya cara tersendiri bagaimana agar persoalan ini tidak menjadi isu yang dapat menimbulkan ‘huru-hara’ di hadapan publik, dan kali ini cara tersebut cukup berhasil," kata Ibnun, dalam keterangannya, Kamis 18 Januari 2018.
Menurut dia, reshuffle di tahun politik ini, memang sangat riskan. Riskan karena salah satunya Jokowi diprediksi akan maju lagi di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Makanya, ketika banyak desakan agar Airlangga dicopot dari Menperin karena rangkap jabatan, itu tidak dilakukannya. Meskipun, itu adalah komitmen Presiden Jokowi di awal pemerintahannya pada 2014 lalu.
"Pilihan ini saya kira sudah diperhitungkan dengan baik oleh Jokowi, apalagi tahun ini hingga tahun depan merupakan tahun politik di mana Jokowi diprediksikan akan kembali maju dalam Pilpres mendatang," jelasnya.
Menurut dia, reshuffle yang dilakukannya kemarin, harus membuat semua partai pendukung dan pengusung tak sakit hati dan menerima putusan itu. Meskipun Golkar yang diberi kursi Menteri Sosial bahkan sampai rangkap jabatan untuk ketua umumnya.
"Di tengah elektabilitas Jokowi yang masih tertinggi hingga saat ini maka akan lebih mudah baginya menjelaskan kepada partai pendukungnya tentang adanya perubahan sikap-sikap politik," tuturnya.
Kemudian, ia juga meyakini, kalau operasi senyap seperti reshuffle akan dilakukan Jokowi lagi untuk menetapkan pendampingnya di Pemilihan Presiden 2019.
"Politik selalu membuka ruang terjadinya konsensus antarkepentingan yang ada, hal ini yang menarik untuk kita simak ke depannya terkait keberhasilan reshuffle senyap," katanya. (one)
