- Setkab.go.id
VIVA – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyinggung komitmen Presiden Joko Widodo terkait menteri yang rangkap jabatan di partai politik. Menurutnya, masyarakat saat ini bisa menilai komitmen Jokowi.
"Ya mungkin beliau mulai mengatakan bahwa mengubah pendapatnya untuk mengatakan enggak apa-apa rangkap jabatan. Dan silakan masyarakat memberikan penilaian sendiri," kata Hidayat di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.
Politikus senior PKS ini menambahkan, partainya tak ikut campur dengan masalah rangkap jabatan para menteri. Sikap PKS jelas sejak awal, berada di luar pemerintahan.
Ia mengingatkan lagi rangkap jabatan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, dan Ketua Koordinator bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif Idrus Marham selaku Menteri Sosial.
"Sehingga sekarang terserah pada rakyat untuk memberi penilaian. Idrus Marham yang oleh Golkar tetap diamanahi, dan Ketua Umum Golkar yang oleh Pak Jokowi tetap dipertahankan menjadi bagian dari kabinet," jelasnya.
Menurutnya, memang mengangkat menteri adalah hak preogatif presiden. Namun, di sisi lain ada janji politik Jokowi yang terekam oleh masyarakat. "Publik masih ingat apa yang dulu dijanjikan dan ditegaskan Pak Jokowi untuk tidak boleh rangkap jabatan," tegasnya.
Hidayat mengingatkan, Jokowi untuk merealisasikan janji saat kampanye. Apalagi tahun ini masuk tahun politik, dan Jokowi digadang-gadang akan maju kembali sebagai calon presiden pada Pemilu 2019 mendatang.
"Itu akan menjadi tolok ukur untuk memilih di 2019. Itu kalau ingin demokrasi kita berkualitas dan agar rakyat masih percaya demokrasi," paparnya. (ase)
