- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo mengaku telah menggelontorkan Rp187 triliun dana desa dalam tiga tahun terakhir. Dari dana itu sudah terbangun 191 kilometer jalan desa yang bermanfaat untuk pertanian.
Selain itu, sudah terbangun 58 ribu hektare irigasi, sehingga ketersediaan pangan nasional dan stabilisasi harga terus dijaga.
Klaim itu disampaikan Jokowi, ketika mengikuti Debat Calon Presiden Kedua di Jakarta, Minggu malam, 17 Februari 2019. Bagaimana faktanya?
Berdasarkan penelusuran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Dana Desa digelontorkan sebanyak Rp 20,7 triliun (2015), Rp47 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018). Jika ditotal, angkanya mencapai Rp187,7 triliun.
Namun, Sekjen FITRA Misbahul Hasan mengatakan, potensi kebocorannya cukup tinggi, yakni Rp40,6 miliar selama empat tahun terakhir. Data itu didapat dari APBN 2015-2019 dan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara Ervyn Kaffah, manajer Advokasi FITRA menilai, sejauh ini sebagian besar Dana Desa memang digunakan untuk membangun infrastruktur.
Namun, muncul pertanyaaan, sejauh mana penggunaan dana desa cukup berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
"Banyak dari infrastruktur yang dibangun lebih berorientasi konsumtif alih-alih produktif. Pembangunan kantor desa, pagar kuburan, atau rabat gang umum ditemui. Seandainya dana desa tersebut digunakan untuk mengembangkan jalan pertanian desa mungkin akan baik bagi pertumbuhan ekonomi," kata Ervyn.
Sementara itu, menurut peneliti dari LSM Auriga, Iqbal Damanik, dana desa yang sudah dialokasikan dari 2015-2019, mencapai Rp187 triliun. Namun, dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di pedesaan masih kurang maksimal, angka kemiskinan di pedesaan masih 13,1 persen.
"Angka itu masih jauh lebih tinggi dibanding angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,6 persen," kata Iqbal mengutip data BPS, 2018. (ren)
