CEK FAKTA: Apa Benar Bangun Infrastruktur Jalan Tak Picu Konflik?
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur 191 ribu kilometer jalan-jalan di desa hakikatnya untuk kepentingan rakyat di bawah.
"Ini yang sering tidak dilihat orang," ujar mantan gubernur DKI Jakarta dalam Debat Capres II di Jakarta, Minggu 17 Februari 2019.
Sedangkan untuk ganti rugi, Jokowi mengaku bahwa selama 4,5 tahun hampir tidak ada. Sebab, tidak ada konflik pembebasan lahan, karena itu tidak ada ganti rugi. Yang ada ganti untung.. Lalu, bagaimana faktanya?
Penelilti Auriga, Iqbal Damanik mengatakan, tidak benar bahwa pembangunan infrastruktur tidak menyebabkan konflik.
Berdasarkan catatan tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria 2017 maupun 2018, konflik akibat infrastruktur justru menempati posisi ketiga ketimbang pembangunan di bidang SDA lainnya.
Dari catatan tersebut, sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik.
Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30%) jumlah kejadian konflik. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14%), disusul sektor pertanian dengan 78 kejadian konflik (12%). Selanjutnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (5%) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) konflik, dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (3%) kejadian konflik yang terjadi sepanjang tahun 2017.
Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria. Sementara tahun 2018 konflik lahan terkait infrastrukut dicatat sejumlah 16 kasus.
Hal yang sama juga terjadi pada pembangunan PLTU di Teluk Sepang Bengkulu, di mana terjadi penolakan masyarakat. Selain itu, lahan pertanian masyarakat banyak yang tergusur dan menyebabkan rusaknya tanaman.
Yang paling tragis terjadi pada Pembangunan Geotermal di Gunung Talang, Solok Selatan, Sumatera Barat. Konflik yang terjadi menyebabkan masyarakat Gunung Talang berhadapan dengan hukum dan sudah ada yang dipenjara, kata Iqbal.
