Mesir Tawarkan Garamnya Diimpor ke RI
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA – Presiden Joko Widodo telah menandatangai aturan baru Peraturan Pemerintah (PP) mengenai impor garam industri, di mana pada 2018 secara resmi ditetapkan kuota impor garam industri ditetapkan sebanyak 3,7 juta ton.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, impor garam tersebut nantinya berasal dari beberapa negara yang biasanya telah memasok ke Indonesia seperti Thailand, Australia, dan India. Namun, baru-baru ini Mesir ikut menawarkan garamnya.
"Garam kebanyakan dari Thailand, Australia, India, yang baru-baru nawarin Mesir sekarang," kata Oke di Kantor Kemenko Perekonomian, 16 Maret 2018.
Meski begitu, Oke mengatakan, pemerintah tidak pernah menentukan negara-negara mana yang diperbolehkan melakukan impor ke Indonesia. Sebab, industrilah yang melakukan impor garamnya, sedangkan pemerintah hanya menentukan kuota impornya.
"Sekarang tapi ya tergantung importir mau beli dari mana. Ya belomba-lomba lah mereka mendekati importir kita," jelasnya.
Dari total 3,7 juta ton garam impor yang telah ditentukan pemerintah untuk 2018. Sebelumnya pemerintah telah memberikan izin impor garam industri sebanyak 2,37 ton untuk 21 perusahaan yang mendaftar.
Sehingga, dengan adanya PP yang menetukan total impor garam indutri untuk 2018 tersebut pemerintah tinggal menambahkan 1,33 ton lagi untuk saat ini, demi memenuhi kebutuhan garam industri dari 30 perusahaan yang saat ini sudah mengajukan.
"Jadi kita sudah tadi peraturan pemerintah sudah di undangkan. Jadi kita sudah sepakat dengan angkanya secara paralel. Angkanya disepakati untuk 2018 dalam tahap ini 3.7 juta ton. Jadi yang akan dikeluarkan nanti dikurangi 2.37 jadi 1.33. dari perindustrian berdasarkan PP," katanya menambahkan.
Selain itu, kata Oke, impor garam industri ini tidak dilakukan secara berangsur-angsur, melainkan sekaligus.
"Impor ini kita keluarkan sekaligus. Karena ini untuk kepentingan kelangsungan industri. Industri bisa merencanakan dan sebagainya. Jadi jangan tanya realisasinya terserah mereka dikasih 1 juta mungkin mereka ambil 100 ribu. Disesuaikan dengan kapasitas dalam industrinya," tuturnya.
El-Sisi Tegaskan Dirinya Berakhir Jadi Presiden Mesir 2030, Tak Akan Ubah Konstitusi Demi Perpanjang Jabatan
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menegaskan masa jabatannya akan berakhir pada 2030 dan konstitusi negara itu tidak akan diubah untuk perpanjang masa kepemimpinannya
