Bakal Ada Direktur Keamanan Proyek di Waskita Karya
- Dokumentasi Kementerian BUMN.
VIVA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN bakal menambah satu posisi direksi baru dalam susunan direksi PT Waskita Karya Tbk. Hal ini, menyusul banyaknya kecelakaan konstruksi yang dialami perusahaan pelat merah tersebut.
Baru kemarin, Minggu 18 Maret 2018, terjadi insiden kecelakaan kontruksi pada proyek Rumah Susun (rusun) Pasar Rumput yang harus menelan korban jiwa.
Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang mengatakan, pejabat tersebut nantinya akan bertanggung jawab penuh terhadap Quality, Health, Safety & Environment (QHSE).
"Garis besar tugasnya adalah menjamin kualitas dan keamanan sesuai standar, serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan," kata Ahmad seperti dikutip dalam keterangan resmi Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 19 Maret 2018.
Ilustrasi kantor Waskita Karya
Rencananya, penambahan direksi Waskita Karya tersebut akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada April mendatang. Dia pun menyatakan keprihatinan yang mendalam akan insiden yang terjadi di proyek Waskita tersebut.
Ahmad juga mengingatkan, agar BUMN Karya menjalankan rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi yang telah disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa waktu lalu.
Sementara itu, manajemen Waskita Karya disebutkan sudah menyampaikan permintaan maaf dan duka yang mendalam kepada keluarga korban atas kejadian jatuhnya besi hollow ukuran 4x4 cm tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab, perseroan turut membantu proses pemakaman korban.
Sembari menunggu evaluasi dan investigasi, Waskita menghentikan sementara seluruh kegiatan pembangunan proyek Rusun Pasar Rumput.
“Kami memutuskan untuk melakukan pemberhentian sementara, agar segera bisa melakukan evaluasi dan pembenahan,” kata Kepala Divisi I Waskita Karya, IGN Joko Herwanto. (asp)
Prabowo Teken UU 16/2025, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN
Presiden RI, Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN dimana mengubah tata kelola dan transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN.
