- VIVA/Daru Waskita
VIVA – Presiden Jokowi masih belum mau berbicara tegas mengenai rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir hingga kasus itu jelas duduk soalnya. Padahal imbas persoalan ini bisa meluas jika tidak cepat diatasi.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan dampak dari kasus tersebut harusnya bisa segera disikapi Presiden dengan meminta penjelasan langsung kepada Rini sehingga jangan hanya menunggu informasi detail diterima.
Selain itu, dengan adanya kasus ini parlemen juga harusnya bisa selesaikan situasi perang dingin dengan Rini Soemarno. Sehingga, DPR tentu bisa meminta klarifikasi kepada Rini dan Sofyan atas maksud perbincangan tersebut.
"DPR perlu mengakhir perang dingin dengan Rini supaya bisa mengklarifikasi permasalahan yang ada, termasuk isu terkait bagi-bagi fee itu," kata Mamit dalam keterangannya, Rabu 2 Mei 2018.
Mamit menilai, dengan berlarutnya kasus tersebut tentunya bisa berimbas pada kepercayaan dunia usaha di Indonesia. Terlebih bisnis Kementerian BUMN banyak melibatkan pihak ketiga.
"Sedikit banyak pasti akan terdampak, misalnya terhadap pihak ketiga, entah itu perbankan, atau investor lain yang mau kerja sama dengan BUMN. Jika benar seperti dugaan awal, akan sangat berdampak negatif pada investasi kita," ujar dia.
Tak sampai di situ, Mamit mengungkapkan, apabila ini terus berlanjut bukan tidak mungkin masalah ini berimbat pada kepercayaan pasar modal. Sehingga, langkah cepat harus diambil agar kasus ini tidak timbulkan gejolak besar.
"Sampai sekarang masih aman, dampaknya belum ada, dan diharapkan jangan sampai ke situ," jelasnya.
Sementara itu, Pengamat pasar modal Adler Haymans Manurung mengharapkan Presiden Jokowi segera mencopot Rini Soemarno dari posisi menteri BUMN. Hal itu lantaran Rini diduga membawa kepentingan kerabat dan minim prestasi.
Menurut Adler, selama ini Rini lebih menunjukkan sisi kontroversialnya ketimbang kinerjanya. Antara lain kebiasaan Rini menggonta-ganti direksi BUMN. Hal ini lanjut dia menggambarkan cara kerja Rini justru kontraproduktif bagi BUMN.
"Sebaiknya presiden mengevaluasi keberadaan Rini di kabinet," tegasnya. (ren)
