Usai RUPS, BUMN Fund Baru Bisa Biayai Infrastruktur
- REUTERS/Garry Lotulung
VIVA – Pemerintah telah meluncurkan BUMN Fund, melalui pembentukan perusahaan patungan, PT Bandha Investasi Indonesia dengan delapan perusahaan yang menjadi pemegang sahamnya. Perusahaan ini berfungsi mencari pendanaan bagi proyek infrastruktur.
Delapan BUMN yang menjadi pemegang saham itu antara lain, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Danareksa, PT Asuransi Jasindo, PT ASABRI, PT Jasa Raharja, PT Taspen, PT Askrindo, dan PT Jamkrindo.
Meski begitu, hingga saat ini struktur organisasi perusahaan tersebut belum dibentuk, apalagi proyek yang akan didanai. Menurut Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Marciano H. Herman, secara kajian struktur kepengurusan sudah disiapkan.
"Secara kajian sudah ada (struktur organisasi). Jadi, makanya ini kan tadi bentuk legalitasnya dulu," ujar Marciano di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 28 Juni 2018.
Marciano yang juga Komisaris PT Bandha Investasi Indonesia menuturkan, RUPS diperkirakan digelar dalam satu atau dua bulan ke depan. Sehingga, secara legal saat ini baru terbentuk perusahaan patungan tersebut, yakni PT Bandha Investasi Indonesia.
"Kalau disebut belum, ya belum ada, karena baru dibentuk, nanti disahkan struktur organisasinya, kewenangan komisaris komite-komitenya itu bertahap. Memang, secara intinya memang belum. Enggak mungkin ada struktur, karena PT belum jalan," katanya.
Sementara ini, pemimpin dari BUMN Fund tersebut dipegang oleh delapan pemegang saham tersebut. Namun, ke depannya masih bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan.
"Kan, ke depan ini kalau dibutuhkan bisa nambah sesuai kebutuhan, dan kira-kira kapan kita harus masuk. Siapapun, semua yang punya duit lebih. Misalnya, contohnya mau bikin proyek besar, atau mungkin BUMN lain punya duit lebih dan punya waktu jangka panjang, dan bisa sebagai investor masuk ke sini. Makanya bisa customize, proyeknya apa, investornya apa, diketemukan," ujarnya. (asp)
Prabowo Teken UU 16/2025, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN
Presiden RI, Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN dimana mengubah tata kelola dan transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN.
