Utang BUMN Rp4.800 T, Pemerintah: Masih Aman

VIVA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara memastikan utang BUMN masih dalam kondisi yang aman. Saat ini, diakui jumlah utang BUMN, termasuk liabilitas dan dana pihak ketiga adalah sebesar Rp4.800 triliun. 

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Ahmad Bambang mengatakan, dari total utang tersebut, utang BUMN Konstruksi berada di angka sekitar Rp300 triliun. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kemarin kan, sudah ada dirilis berapa, ya Rp300 triliun berapa gitu (utang BUMN Konstruksi)," kata Ahmad di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Agustus 2018.

Menurut dia, angka itu masih aman dan tidak berisiko gagal bayar. Pernyataan ini membantah komentar mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu yang menyebut utang BUMN yang mendapat penugasan memiliki risiko yang besar akan gagal bayar. Khususnya, BUMN Konstruksi yang dinilai Said Didu memiliki risiko gagal bayar yang besar. 

"Ya aman lah, utangnya untuk sektor produksi kok," kata pria yang biasa disapa Abe itu. 

Sepengetahuan Abe, jumlah utang seluruh BUMN memang berjumlah Rp4.800 triliun seperti yang disampaikan oleh Said Didu sebelumnya. Namun, itu menurutnya, sebagiannya merupakan dana pihak ketiga atau tidak seluruhnya utang. 

"Seluruh (utang) BUMN kan sudah pernah diterbitkan, Rp4.800 triliun kalau enggak salah, tapi kan enggak semua (utang), kan sebagian," ujarnya. 
 

Prabowo Teken UU 16/2025, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN

Presiden RI, Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN dimana mengubah tata kelola dan transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN.

VIVA.co.id

15 Oktober 2025