- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Keterlibatan ulama dalam menentukan arah peta politik Indonesia pada pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan umum 2019 dianggap mampu menenangkan pelaku pasar dalam melihat prospek ekonomi Indonesia kedepannya.
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan dengan keterlibatan ulama tersebut, setidaknya mampu menenangkan kekhawatiran pelaku usaha terhadap isu keamanan, stabilitas politik, sosial. Isu itu menjadi pertahatian utama mereka pada saat masa-masa pemilu.
"Karena semuanya enggak akan jalan kalau itu enggak stabil, investasi enggak masuk. jadi dengan ini saya pikir ini dengan pilihan ini, istilahnya itu claric yah, bisa jadi memberikan ketenangan bahwa isu-isu masyarakat terpecah belah dan akan menimbulkan konflik dan lain-lain itu tidak muncul lagi," tutur dia kepada VIVA, Jumat 10 Agustus 2018.
Karena itu, dia menegaskan, dengan sudah jelasnya pilihan-pilihan calon presiden dan wakil presiden saat ini, pelaku usaha cenderung melihat bagaimana program-program ekonomi, sosial, politik mereka kedepannya dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Jadi yang ada itu perlombaan platform, perlombaan program-program ekonomi sosial dan seterusnya. Kalau dari kedua belah pihak harusnya menawarkan solusi-solusi yang cerdas untuk mendorong ekonomi kedepan," ungkap dia.
Selain itu, terkait kondisi pasar modal yang pada saat penutupan mengalami sedikit pelemahan 0,49 persen kemarin dan penguatan mata uang rupiah yang hari ini sebesar 0,15, dikatakannya tidak dipengaruhi oleh sentimen terhadap politik.
"Enggak ada pengaruhnya itu, itu cuma marginal aja turun sedikit (IHSG). (Mata uang) juga ya harusnya sih enggak ada masalah sih. Saya sebenernya liha yang khawatirkan itu kalau orang karena masalah-masalah yang irrational itu membuat jadi stabilitas terganggu, itu aja," tegas dia. (ren)
Dunia Berebut Investasi, Ekonom: KUHP Baru Bakal Ganggu Realisasi Penanaman Modal Asing
Atas pengesahan Undang-undang tersebut pasal-pasal di UU KUHP menuai banyak sorotan dari berbagai pihak bahkan disebut akan mengganggu iklim investasi asing di Indonesia.
