BUMN: Tidak Ada Kepentingan Politik dalam Penunjukan Dirut Pertamina
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA – Pemerintah telah resmi mengangkat Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Hal ini ditetapkan melalui surat keputusan menteri BUMN, setelah memperoleh restu dari Presiden Joko Widodo.Â
Menanggapi adanya anggapan pengangkatan Nicke sarat akan muatan politis, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, membantah hal tersebut. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, pengangkatan direktur baru Pertamina telah melalui berbagai pertimbangan.Â
"Saya harus meyakinkan, tentunya semua pertimbangan dijadikan masukan, dan saya yakinkan tidak ada kepentingan politis dalam pengangkatan direktur yang baru," kata Harry di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu 29 Agustus 2018.Â
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, tak mempersoalkan anggapan terkait politisasi jabatannya tersebut. Dia menyebut mau menerima jabatan direktur utama Pertamina dengan niat untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa.Â
"Ya niat saya untuk nusa dan bangsa aja. Kan saya ditugaskan dimana saja harus siap. Ketika saya memutuskan kerja di BUMN, ditugaskan dimanapun saya harus siap," ujar mantan petinggi PT PLN ini.Â
Bagi Nicke, ini merupakan tugas negara yang harus dijalankan, sebab dia juga sudah memutuskan untuk bekerja di BUMN. Menurutnya, tak ada muatan politik di dalam proses penunjukannya sebagai direktur utama.Â
"Tadi kan sudah disampaikan saya rasanya tidak berpolitik," katanya.Â
Nicke melanjutkan, tujuan Pertamina adalah untuk menyediakan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Hal itu juga dalam rangka mewujudkan kemandirian secara nasional, artinya dari sisi hulu produksi terus naik, kemudian di sektor kilang kapasitasnya juga naik, dan di sisi hilir, Pertamina mampu menyediakan energi yang terjangkau bagi masyarakat.Â
"Jadi fokusnya kita lahir memang untuk menjalankan kewajiban ini kepada masyarakat nusa dan bangsa. Ini yang menjadi fokus utama kita," tuturnya.
RI Perluas Penggunaan Yuan, Pertamina hingga PLN Didorong Transaksi Energi Pakai Mata Uang China
Pemerintah dengan tegas mendorong penggunaan yuan dalam transaksi energi dan perdagangan dengan China. Pertamina hingga PLN didorong memanfaatkan skema LCT.
