Kemenkeu Tegaskan Defisit RAPBN 2019 Dijaga Tetap Rendah

Kompers RAPBN 2019
Sumber :
  • Arrijal Rachman/VIVA.co.id.

VIVA – Kementerian Keuangan memastikan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2019, tetap sehat dan adil. Meski situasi perekonomian saat ini cukup berat di tambah tahun politik tengah berlangsung.

Soal Beban Kartu Pra Kerja, Menkeu: Kami Tetap Jaga APBN Hati-hati

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan, dari sisi rancangan pendapatan dan belanja negara, meski adanya peningkatan anggaran, namun defisit anggaran ditegaskannya akan tetap dijaga terus rendah dan kecil terhadap produk domestik bruto.

"APBN yang sehat itu bisa ditunjukkan bahwa di 2019 ini defisit kita akan diturunkan 1,84 persen terhadap PDB. 2018, defisitnya target 2,19 persen, outlook-nya 2,12 persen. Ini lebih kecil 2017, yang 2,5 persen," kata Askolani dalam diskusi publik yang bertemakan "RAPBN 2019: Sudah Sehat dan Adilkah Belanja Kita?," di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu 5 September 2018.

Pemerintah dan Banggar Sepakati RAPBN 2019

Dijelaskannya, artinya kalau defisit bisa kita turunkan, maka penambahan pembiayaan utang kita semakin bisa diturunkan, dan ini konsisten dilakukan pemerintah.

Selain dipastikan sehat dan adil, Askolani juga menegaskan, RAPBN 2019 tidak dapat dikatakan bersifat populis, lantaran peningkatan belanja negara benar-benar dilakukan untuk menjalankan fungsi APBN sebagai alat alokasi, distribusi, maupun stabilisasi perekonomian domestik.

Banggar Sepakat Asumsi Makro Rupiah RAPBN 2019 Rp15.000 Per Dolar AS

Pemerintah juga menambah anggaran menjadi Rp2.439,7 triliun di RAPBN 2019 dari anggaran belanja 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun. Penambahan anggaran ditujukan untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui anggaran pendidikan, menekan kemiskinan melalui bantuan sosial, serta untuk terus menjalankan pembangunan infrastruktur.

Askolani menegaskan, pemerintah berkomitmen mengurangi angka kemiskinan dengan menggunakan APBN. 

"Ini pertama kali sejak tahun 70. Kemiskinan kita bisa 10 persen menurut BPS, ini pertama kali di sembilan persen saat ini," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra.

Komisi X: RAPBN Kemendikbud Harus Diiringi Target yang Jelas

Kemendikbud perlu membuat roadmap yang jelas.

img_title
VIVA.co.id
2 Juli 2019