REI: Januari 2019, Harga Rumah Bersubsidi Naik
- Istimewa
Menurut Eman, permintaan dari daerah untuk melaksanaan diklat cukup luar biasa yang menunjukkan bahwa anggota REI di daerah memang membutuhkan program tersebut. Dengan menggalakkan kembali diklat menunjukkan REI memberikan perhatian besar terhadap sumber daya manusia yang menjalankan bisnis properti.
Nantinya, pengembang yang sudah mengikuti diklat akan disertifikasi oleh REI sendiri karena asosiasi ini telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang properti yang secara negara sudah disahkan untuk melakukan sertifikasi.
Kedua, mengenai pembiayaan dan perbankan. REI menjadi satu-satunya asosiasi perusahaan properti yang memiliki kerjasama riset dan kajian terkait bisnis properti dengan Bank Indonesia. Relaksasi aturan Loan to Value (LTV) merupakan salah satu kebijakan yang diendorse REI untuk mempercepat pemulihan pasar properti, dan akhirnya mendapat persetujuan dari BI.
Ketiga, di bidang pertanahan. Saat ini, ungkap Eman, REI sangat intens bertemu dan berkomunikasi dengan Kementerian Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di seluruh Indonesia. Sebagian besar daerah saat ini, sudah dapat menikmati kemudahan proses sertifikasi tanah oleh BPN.
“Kalau ada masalah, sekarang kita bisa selesaikan dengan cepat. Itu garansi dari Pak Menteri Sofyan Djalil,” ungkap Eman.
Keempat, di bidang perizinan. REI menjadi salah satu instansi atau asosiasi yang ikut terlibat menggodok sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), di mana Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Perizinan, M. Turino Junaedi masuk menjadi salah satu tim Satgas Nasional OSS.
Itu semua menunjukkan REI sudah bekerja dan berkontribusi dalam menyiapkan kemudahan perizinan berusaha, sekaligus bukti keberadaan REI diakui oleh pemerintah.
Kelima, di bidang perpajakan. REI secara intens terus berkomunikasi dengan Ditjen Pajak. Beberapa poin yang diusulkan REI kepada Ditjen Pajak antara lain mengenai penghapusan PPnBM untuk rumah mewah, penghapusan PPh Pasal 22 terkait penjualan barang yang tergolong sangat mewah, serta PPN masukan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diterima untuk kemudian direstitusi.