Potensi Industri Halal Dunia Capai US$3,1 Triliun
- VIVA/Fikri Halim
VIVA – Pemerintah bakal terus mendorong percepatan pertumbuhan industri halal di Indonesia. Hal ini disebabkan besarnya potensi industri tersebut untuk mendorong perekonomian domestik di banyak sektor.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan, industri halal diperkirakan tumbuh positif dan signifikan pada 2022. Potensinya diperkirakan senilai US$3,1 triliun seiring dengan lonjakan pertumbuhan populasi muslim global.
"Karena itu, industri tersebut memiliki potensi pasar yang menjanjikan dan sangat besar. Dan juga, industri tersebut diharapkan menjadi sumber alternatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global," kata Bambang dalam acara Halal Lifestyle Conference and Business Matching 2018, di Gedung JCC, Jakarta, Rabu 3 Oktober 2018.
Bambang mengungkapkan, berdasarkan data terakhir yang diperoleh, pengeluaran yang dilakukan muslim global di sektor-sektor utama industri halal seperti makanan halal, fesyen halal, halal travel, kosmetik halal, farmasi halal, media dan rekreasi halal, halal hospitality and Islamic finance mencapai US$2 triliun pada 2016.
Karenanya, Bambang menegaskan, sebagai negara muslim terbesar di dunia, pemerintah menjadikan promosi gaya hidup halal sebagai perhatian utama dalam rangka memanfaatkan potensi besar ekonomi tersebut untuk sektor industri halal.
"Dengan terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS, yang diinisiasi dan dipimpin langsung oleh Presiden, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan arus baru ekonomi Islam di tengah-tengah ekonomi nasional saat ini," tuturnya.
Untuk mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia tersebut, maka secara spesifik disebutkannya, pemerintah akan fokus di sektor industri pelayanan. Sebab, industri tersebut menyajikan sektor gabungan bagi konsumen seperti makanan halal, travel, dan fesyen.
"Ini merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar di dunia yang terus memberikan ruang kerja, mendorong ekspor, dan menstimulasi kemakmuran di setiap negara," katanya.
Pemerintah Undur Kewajiban Sertifikat Halal hingga 2028, Ini Produk yang Terdampak
Pemerintah kini tengah memperpanjang tenggat sertifikasi halal hingga tahun 2028 untuk sejumlah produk, termasuk makanan, kosmetik, obat, dan produk impor.
