Simak, Begini Solusi Pemerintah soal Honorer Tak Lolos CPNS 2018

Sejumlah perwakilan tenaga honorer K2 membawa pamflet saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Basri Marzuki

VIVA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menegaskan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib honorer di Indonesia. 

img_title DPR Minta Kepala Daerah Tak Angkat Timses jadi Honorer Pemda, Ini Alasannya

Hingga 2014, pemerintah telah mengangkat secara otomatis 900 ribu lebih tenaga honorer kategori (THK) 1 dan sekitar 200 ribu tenaga honorer kategori (THK) 2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menteri PAN-RB Syafruddin mengungkapkan, secara de jure, permasalahan THK 2 sudah selesai dan harus sudah diakhiri pada 2014 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012. 

img_title Mendagri: Kami Tak Berharap Adanya Pemberhentian Pegawai PPPK dan Honorer

Namun, dalam realitasnya masih ada persoalan, khususnya bagi sekitar 439 ribu lebih THK 2 yang tidak lulus seleksi pada 2013. 

“Pemerintah sama sekali tidak menafikan jasa para tenaga honorer yang telah bekerja dan berkeringat selama ini,” tutur Syafruddin dikutip dari keterangan resminya, Jumat 2 November 2018.

img_title Mendagri Tito Urai Strategi Penanganan PPPK dan Honorer, Tutup Opsi Pemberhentian

Dia menjelaskan, dampak dari kebijakan tersebut saat ini komposisi PNS didominasi oleh eks THK 1 dan THK 2. Dari 4,3 juta lebih PNS, sebesar 26 persen terdiri atas eks THK 1 dan THK 2 yang sebagian besarnya diangkat secara otomatis tanpa tes.

Menurut Syafruddin, pemerintah pun harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan objektif bangsa serta peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan skema penyelesaian. 

Pertama, pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparat sipil negara (ASN) secara berkelanjutan yang saat ini raw input-nya 26 persen berasal dari tenaga honorer yang diangkat tanpa tes. 

Kedua, pemerintah memperhatikan peraturan perundangan yang saat ini berlaku, antara lain UU ASN yang mensyaratkan usia maksimal 35 tahun. Serta harus ada perencanaan kebutuhan dan harus melalui seleksi, UU Guru dan Dosen yang mensyaratkan guru minimal harus S1, dan UU Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan tenaga kesehatan minimal harus D3.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ketiga, dengan pertimbangan hal tersebut, pemerintah bersama delapan komisi di DPR RI, telah menyepakati skema penyelesaian tenaga honorer eks THK 2. Yaitu, bagi yang memenuhi persyaratan menjadi PNS, disediakan formasi khusus eks THK 2 dalam seleksi pengadaan CPNS 2018. 

Selanjutnya, bagi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PNS, namun memenuhi persyaratan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan diproses menjadi PPPK.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut