- ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Zabur Karuru
VIVA – Pemerintah memastikan Rancangan Undang-Undang Pertanahan akan rampung sebelum masa pergantian Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019. Target penyelesaian RUU Pertanahan karena untuk menaungi berbagai persoalan pertanahan saat ini.
Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, usai melakukan rapat koordinasi pembahasan RUU Pertanahan dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di kantornya, Jakarta, Senin 10 Desember 2018.
"Kita sedang bicara dengan DPR, Insya Allah sebelum habisnya parlemen ini selesai. Pembicaraan terus jalan, tapikan kita tidak bisa menentukan, anggota dewan banyak yang sibuk, kita juga sibuk akhir tahun. Tapikan panjang dan kita sudah bahas secara bersama, sampai sekarang yang sudah dibahas 300an," kata Sofyan.
Menurut dia, RUU tersebut perlu segera disahkan lantaran berbagai aturan pertanahan yang sebelumnya tertuang dalam UU Tahun 1960 tidak lagi dapat mengatur berbagai isu pertanahan yang terus berkembang dengan cepat dan kompleks.
"Sekarang itukan perkembangan luar biasa, maka kita merasa beberapa hal perlu diperbaiki, dikenalkan konsep-konsep baru. Hak di bawah tanah, hak di atas tanah," ungkap Sofyan.
Selain itu, dia juga memaparkan, saat ini pemerintah juga terus berupaya untuk menyegerakan terealisasinya kebijakan one map policy atau kebijakan satu peta nasional. Karena itu, dengan adanya RUU Pertanahan itu diharapakan kebijakan tersebut bisa dinaungi melalui landasan hukum tersebhr.
"Dengan one map policy itu kita bisa tahu siapa punya tanah di mana, sekarang ini kan kita buta karena belum ada single data dan single map," tuturnya.
Sofyan Djalil Diangkat Jadi Komisaris Ancol
Mantan menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, Sofyan Djalil ditunjuk sebagai salah satu Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pembangunan Jaya Ancol.
