- VIVA/Jihad Akbar
VIVA – Papua merupakan pulau besar terakhir sebelum Samudera Pasifik, sehingga sangat strategis sebagai penghubung jalur pelayaran internasional dari Asia Tenggara dan Australia menuju Amerika Serikat.
Wilayah ini juga dianugerahi potensi dan cadangan kekayaan alam hutan, energi, dan tambang yang sangat besar, sehingga politik penguasaan sumber energi, investasi, dan pengerahan sumber daya manusia (SDM) atau pekerja negara lain ke wilayah Papua, memiliki dampak terhadap hubungan politik bilateral.
“Sayangnya, kondisi kesejahteraan di Papua masih rendah, yang ditunjukkan dengan rendahnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Papua 2017 di Indonesia, yang menempati urutan terakhir dari 34 provinsi sebesar 59,09," jelas Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musaad, dalam keterangannya, dikutip Rabu 19 Desember 2018.
Meski terendah, Musaad tetap optimistis kondisi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan ini sedikit demi sedikit akan teratasi, karena terjadi tren penurunan persentase penduduk miskin di Papua pada 2013-2017.
Doktor lulusan Universitas Padjadjaran Bandung itu menuturkan, pembangunan Papua saat ini hingga 2023, diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM, pemenuhan kebutuhan dasar, pemantapan rasa aman berdemokrasi, pemantapan tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah juga memprioritaskan peningkatan investasi, pemantapan infrastruktur dasar, dan konektivitas, serta percepatan daerah tertinggal, terbelakang, terpencil, dan tertentu,“ kata Musaad.
Sementara itu, guna mengefektifkan pembangunan di Papua, pemerintah juga mengintegrasikan faktor sosiokultural dalam sistem formal. Pembagian pembangunan berbasis wilayah adat sebagai pengakuan eksistensi sistem kultural/adat yang sudah ada jauh sebelum sistem formal terbentuk di Papua.
Adapun seluruh Papua, memiliki tujuh wilayah adat yakni Wilayah Adat Domberay dan Bomberay di Provinsi Papua Barat, serta Wilayah Adat Saereri, Mamta, La Pago, Mee Pago dan Anim Ha di Provinsi Papua.
Jumlah orang asli Papua (OAP) di Papua Barat, lanjut Musaad, mencapai 405,6 ribu jiwa atau sekitar 53,25 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan di Papua, mencapai 2,153 juta orang atau 76,37 persen dari jumlah penduduk.
"Pola pembangunan masyarakat di Papua, memerlukan pendekatan situasional yang sesuai dengan tatanan budaya dan adat istiadat masyarakat lokal. Pengembangan ekonomi wilayah adat disesuaikan potensi pengembangan komoditas, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar,” jelasnya.
Selanjutnya... Instruksi Presiden
Kepala-Wakil Otorita IKN Kompak Mundur, Begini Respons Menteri PPN Suharso
Menteri PPN Suharso mengatakan, untuk ketetapan calon nama kepala OIKN sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
