Pejabat Publik Tak Boleh Rangkap Jabatan dalam Peleburan BP Batam

Jembatan Barelang di kelurahan Tembesi, Kota Batam, Kepulauan Riau
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

VIVA – Rangkap jabatan pejabat publik masih banyak terjadi dan melanggar undang-undang. Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai pelanggaran serupa terjadi pada Badan Pengelola (BP) Batam di mana rencana pemerintah yang akan melebur BP Batam dengan Pemda Kota Batam. 

img_title BPK Dukung Kepala Daerah yang Serius Perbaiki Tata Kelola Keuangan Daerah

"Kepala BP Batam sebenarnya adalah jabatan publik. Dan sesuai undang-undang, Wali Kota dilarang merangkap jabatan publik," kata Margarito di Jakarta, Selasa 1 Januari 2019.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Margarito menjelaskan seorang Kepala BP Batam memiliki kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan yang dimiliki Wali Kota Batam, saat Kotamadya Batam belum terbentuk. 

img_title DPD: Penanganan Konflik di Papua Tengah Butuh Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Hal itu atas dasar PP Nomor 46 Tahun 2007 yang menyebut tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. 

"Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam," ujarnya.

img_title Rano Karno: Perda Soal Adat Betawi Atur Ondel-ondel Tidak untuk Mengamen

Selain itu guru besar universitas Khairun Ternate ini meminta pemerintah untuk melihat kembali undang-undang tentang kewenangan wali Kota dan BP Batam, sehingga tidak tumpang tindih terkait kewenangan kedua lembaga ini. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Harus ada revisi peraturan pemerintah, sehingga tidak aturan apapun yang dilanggar," tegasnya.

Penjelasan Margarito menanggapi pernyataan Wali Kota Batam HM Rudi menyebutkan rangkap jabatan atau ex officio sebagai Kepala BP Batam dan Wali Kota tidak melanggar undang-undang. Padahal hal tersebut bertentangan dengan Pasal 76 huruf H UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 

Direktorat Jenderal pajak (DJP)

Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan, Sinergi Pajak Pusat dan Daerah Perlu Dipacu

Dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kewenangan pemungutan pajak dan retribusi sebagian didelegasikan kepada pemerintah daerah.

img_title
VIVA.co.id
25 Agustus 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut