BI Kaji Alat Pembayaran China WeChat yang Menjamur di Bali
- ANTARA FOTO/Moch Asim
VIVA – Bank Indonesia (BI) tengah melakukan kajian serius terhadap alat pembayaran asal China, WeChat. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Causa Iman Karana mengatakan, pihaknya bersama pemerintah tengah melakukan kajian mendalam tentang alat transaksi pembayaran tersebut.
“Untuk penggunaan WeChat, konsumen tidak menurun, dia tetap. Pengaruhnya itu pada pembayaran. WeChat Sekarang sedang dibahas di Jakarta. Sedang dalam proses pengkajian di Jakarta,” kata Iman, Sabtu, 12 Januari 2019.
Salah satu hal yang menjadi penekanan dalam kajian terhadap WeChat tersebut adalah keterlibatan merchant lokal dan wajib menggunakan switching lokal. Ia menekankan perlu solusi secepatnya untuk polemik ini.
“Dan juga harus memberikan manfaat ekonomi lokal di Indonesia. Saat ini sedang digodok, mudah-mudahan dalam waktu dekat keluar hasilnya,” jelasnya.
Kemudian, ia menambahkan putusan pemerintah terhadap WeChat amat penting. Pasalnya, sebagai destinasi wisata dunia, turis asal Tiongkok mengarahkan liburan mereka ke Pulau Dewata.
Ia menyinggung salah satu yang sempat menyita perhatian adalah spending money kecil dari turis China. Alasannya, karena mereka menggunakan transaksi pembayaran WeChat untuk aktivitas mereka selama berlibur. Tak hanya di Bali, hal serupa juga ditemui di daerah lain yang memiliki destinasi wisata kelas dunia.
“WeChat ini tak hanya di Bali saja, ada juga di Manado dan di mana-mana. Maka itu menjadi perhatian pemerintah pusat dan saat ini sedang digodok pembahasannya," tuturnya.
Iman melanjutkan, hal penting dari transaksi WeChat yang mesti diawasi lantaran berdampak pada pendapatan dari segi pajak. “Kalau kebocoran devisa, sebetulnya kan nanti uangnya balik lagi ke sini. Uangnya ditransfer ke bank si merchant,” tutur Iman. (ase)
Senjakala Produsen Mobil Eropa, Volkswagen akan Pangkas Lagi 12.000 Pekerja
Produsen mobil Eropa alami periode sulit, produsen otomotif multinasional asal Jerman, Volkswagen, berencana memangkas 12.000 pekerja tambahan hingga 2030.
