Babak Baru Polemik Pengembangan Pelabuhan Marunda
- Biro Pers Kepresidenan
VIVA – Polemik antara PT Karya Citra Nusantara atau KCN dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) terkait dengan sengketa pengembangan pelabuhan Marunda masih terus bergulir dan memasuki babak baru.
Pengacara KCN, Juniver Girsang mengaku heran terhadap putusan pengadilan membenarkan klaim KBN tentang kepemilikan dermaga Pier 1, Pier 2 dan Pier 3 di Marunda. Karena itulah, pihaknya telah memutuskan untuk melakukan perlawanan hukum ke tahap selanjutnya.
"Bagaimana mungkin dermaga itu bisa disebutkan sebagai wilayah usaha KBN dengan merujuk Keputusan Presiden No.11 tahun 1992! Pada tahun itu, tak ada dermaga di sana, masih perairan," ujar Juniver dikutip Kamis 14 Maret 2019 dari keterangan resminya.
"Kalau logikanya begitu, seluruh laut Jawa bisa-bisa diklaim punya mereka (KBN) dong! Kalau garis pantai sepanjang 1.700 meter dari Cakung Drain hingga Sungai Blencong, itu benar. Justru itu kan yang dikerja samakan," tegas Juniver.
Menurut Juniver, KBN telah melakukan lelang terbuka pada 2004 dengan Pengumuman Pelelangan untuk mencari mitra yang mampu membiayai dan juga membangun pelabuhan sesuai yang direncanakan olehnya. Setelah melalui proses lelang, PT Karya Tehnik Utama (KTU) menjadi pemenang lelang sebagai Mitra Bisnis Pengembangan Kepelabuhanan Lahan C-1 Unit Kawasan Marunda.
Penunjukan KTU sebagai mitra swasta KBN dalam pengembangan pelabuhan Marunda dilanjutkan dengan pembentukan perusahaan patungan di bidang kepelabuhan bernama KCN. Pembentukan KCN telah mendapat restu dari Kementrian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta selaku Pemegang saham KBN.
Kehadiran KCN di Marunda diperkuat lagi oleh KBN dengan mengeluarkan SK tentang penyerahan garis bibir pantai kepada KCN.
“Berdasarkan dokumen yang ada, bagaimana bisa Dermaga Pier 1, Pier 2 dan Pier 3 dianggap milik KBN. Sudah sangat jelas sekali bahwa pemilik sah atas ketiga dermaga tersebut sesuai prosedural adalah KCN,” tegas Juniver.
Seperti diketahui, akibat kisruh ini pembangunan dermaga di Pelabuhan Marunda dihentikan. Kondisi ini dinilai sangat menyulitkan investor. (row)
KPK Dalami Aliran Duit Eks Wakil Ketua PN Depok
KPK mendalami dugaan aliran uang eks Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok Bambang Setyawan terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di Depok, Jawa Barat.
